Resep Ekonomi Pasca-pandemi: Reformasi untuk Pemulihan

HARI Rabu, 30 November 2022 yang lalu di Bappenas dilangsungkan "Bappenas Economic Public Lecture Series 2022."

Tahun ini diundang Dr. Aaditya Matto, Chief Economist, East Asia and Pacific Region (EAP), World Bank. Ekonom senior World Bank berlatar belakang bidang Trade and Development, lulusan S3 dari Oxford dan Cambridge University di Inggris.

Lecture series tersebut dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan mendengarkan speech dari yang bersangkutan dengan discussant Prof. Bambang Brodjonegoro dari FEB-UI (mantan Menteri Bappenas/Keuangan) dan Dr. Arianto Patunru dari LPEM-UI dan Visiting Scolar di ANU (Australian National University), Australia.

Acara ditutup dengan kesimpulan Dr. Amalia Adininggar Widyasari, Deputi Ekonomi Bappenas.

Lecture dengan topik Reform for recovery (Reformasi untuk Pemulihan) merupakan laporan kajian mutakhir (Oktober 2022) dari Bank Dunia mengenai kondisi ekonomi Kawasan Asia Pasifik dan kebijakan reformasi yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi dalam jangka pendek dan panjang.

Disarikan oleh Dr. Matto dan kawan-kawan bahwa pada pasca-Covid pertengahan 2021 hingga kuartal ketiga tahun 2022, kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia tumbuh lebih cepat dan mengalami inflasi lebih rendah dibandingkan sebagian besar kawasan lainnya.

Namun karena China masih memberlakukan “lock down” akibat kebijakan zero covid-19, pertumbuhan kawasan belum optimal. Pembatasan aktivitas di China tersebut mengganggu rantai pasokan, produksi industri dan jasa, penjualan domestik, dan ekspor di kawasan EAP.

Di samping faktor China, kedepannya ada tiga risiko terkait pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan: perlambatan ekonomi global, peningkatan utang, dan distorsi kebijakan.

Semua negara EAP mengalami kenaikan beban utang. Utang Indonesia meningkat dari 35 persen menjadi sekitar 45 persen dari PDB tahun 2022.

Sementara pertumbuhan investasi publik dan pemerintah menurun menjadi 3 persen dari PDB (2020-22), dari 10 persen dari PDB (2015-2019) per tahun.