Biaya Kereta Cepat Bengkak Gara-gara China Salah Hitung di Proposal

KOMPAS.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tengah menjadi sasaran kritikan publik Tanah Air. Beberapa masalah menerpa megaproyek kerja sama antara Indonesia dan China tersebut.

Proyek ini seharusnya rampung pada 2019, tetapi diperkirakan baru bisa selesai di pertengahan tahun 2023 alias molor 4 tahun. Biaya konstruksi pun membengkak drastis atau mengalami cost overrun hingga Rp 21 triliun, jauh melampaui investasi yang ditawarkan proposal Jepang.

Setelah menghitung cost overrun, total investasi kereta cepat diperkirakan antara Rp 114,24 triliun sampai Rp 118 triliun.

China Development Bank (CDB) bahkan sempat meminta Pemerintah Indonesia melalui APBN turut menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Baca juga: Debat Sengit Said Didu Vs Arya Sinulingga soal Kereta Cepat

Hingga saat ini, total dana APBN yang sudah disetujui pemerintah dan DPR untuk menambah pembengkakan biaya proyek KCJB yakni Rp 7,3 triliun.

Padahal sebelumnya, proyek ini dijanjikan Presiden Jokowi tidak akan menggunakan APBN sepeser pun dan tidak dijamin pemerintah.

Perhitungan China meleset

Wakil Menteri (Wamen) BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, salah satu penyebab terbesar pembengkakan biaya proyek adalah melesetnya kalkulasi pihak China saat proses studi kelayakan.

Dia mencontohkan, salah satu kesalahan pihak China dalam proposalnya, yakni tidak menyertakan perhitungan biaya pengambilalihan frekuensi GSM-R di pita 900 MHz yang digunakan untuk persinyalan kereta cepat.

Baca juga: Dilema Pakai Kereta Cepat, Mau ke Bandung, tapi Turun di Padalarang

Sementara di sepanjang jalur Jakarta-Bandung, frekuensi itu digunakan oleh Telkomsel. Agar Telkomsel mau merelakan pita frekuensinya dibagi untuk proyek ini, tentu KCIC harus mengeluarkan biaya tak sedikit.

Selain perebutan pita frekuensi, perhitungan biaya investasi dalam proposal China adalah kurang cermatnya dalam perhitungan pajak, pembebasan tanah yang padahal sangat krusial di Indonesia, hingga pemindahan utilitas listrik dan gas. Di mana beberapa di antaranya tidak dimasukan dalam biaya saat pengajuan proposal.