Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perajin Tahu dan Tempe Harus Jadi Anggota Koperasi agar Dapat Subsidi Kedelai

Kompas.com - 08/12/2022, 14:33 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta para perajin tahu dan tempe jadi anggota koperasi agar bisa mendapatkan subsidi kedelai dari pemerintah.

Dengan jadi anggota koperasi, nantinya data para perajin tahu dan tempe bisa segera divalidasi sehingga bantuan subsidi kedelai bisa langsung disalurkan.

"Mereka yang mau subsidi justru harus masuk ke koperasi-koperasi, terus koperasinya ke kita. Nanti ada validasinya, kalau enggak masuk koperasi saya tahunya dia perajin tahu dan tempe dari mana kalau enggak dari teman-teman asosiasi," ujarnya saat meninjau kebutuhan pokok di ritel Hypermart Puri Indah Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Harga Kedelai Masih Mahal, Zulhas Minta Bulog Impor 350.000 Ton dari AS

Dia menjelaskan subsidi kedelai yang diberikan pemerintah merupakan subsidi pengganti selisih harga sebesar Rp 1.000 per kilogram melalui Perum Bulog.

"Misalnya nanti Bulog kan mau impor dari luar, nah harga beli Bulog Rp 11.000 per kilogram, tapi nanti Bulog jual ke semua pedagang atau perajin tahu dan tempe sebesar Rp 10.000. Kalau Bulog belinya Rp 12.000, akan dijual Rp 11.000. Subsidinya langsung, enggak pilih-pilih," jelas dia.

Adapun sebelumnya, para pengecer, distributor dan agen kedelai meminta pemerintah untuk bertindak adil dalam pemberian subsidi kedelai, yang selama ini dilakukan melalui Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo).

Baca juga: Stok Kedelai Langka, Harga Tahu Tempe Melejit


Teguh, salah satu penyalur kedelai wilayah Jakarta mengatakan, penyaluran yang dilakukan lewat Gapoktindo berpotensi membuat penyelewengan kuota subsidi kedelai yang dapat merugikan masyarakat sebagai pembeli.

"Kita berharap semua pedagang di level tengah seperti pengecer, penyalur dan agen juga dapat menyalurkan subsidi yang sama. Bukan hanya disalurkan ke Gakoptindo saja," ujar Teguh dalam siaran persnya, Selasa (22/11/2022).

"Indikasi-indikasi penyelewengan di lapangan itu luar biasa. Begitu subsidi keluar dari pemerintah yang menguasai hanya sekelompok tertentu saja. Yang punya banyak uang akan bisa beli kedelai subsidi dan harganya terserah (penjual) karena tidak ada aturannya di lapangan," sambung Teguh.

Baca juga: Pelemahan Rupiah Pengaruhi Kenaikan Harga Tahu dan Tempe

Hal ini juga diamini oleh Darmini salah satu pemilik agen kedelai di wilayah Citeureup, Jawa Barat. Menurut Darmini, distribusi kedelai subsidi oleh satu pihak sangat tidak adil dan memiliki potensi penyimpangan anggaran yang sangat besar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

Rilis
KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

Whats New
Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Whats New
Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Whats New
Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Whats New
Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Whats New
Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Whats New
Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Whats New
Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Whats New
Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Whats New
Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Whats New
Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Whats New
Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Whats New
Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Whats New
Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+