Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perajin Tahu dan Tempe Harus Jadi Anggota Koperasi agar Dapat Subsidi Kedelai

Kompas.com - 08/12/2022, 14:33 WIB
Elsa Catriana,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta para perajin tahu dan tempe jadi anggota koperasi agar bisa mendapatkan subsidi kedelai dari pemerintah.

Dengan jadi anggota koperasi, nantinya data para perajin tahu dan tempe bisa segera divalidasi sehingga bantuan subsidi kedelai bisa langsung disalurkan.

"Mereka yang mau subsidi justru harus masuk ke koperasi-koperasi, terus koperasinya ke kita. Nanti ada validasinya, kalau enggak masuk koperasi saya tahunya dia perajin tahu dan tempe dari mana kalau enggak dari teman-teman asosiasi," ujarnya saat meninjau kebutuhan pokok di ritel Hypermart Puri Indah Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Harga Kedelai Masih Mahal, Zulhas Minta Bulog Impor 350.000 Ton dari AS

Dia menjelaskan subsidi kedelai yang diberikan pemerintah merupakan subsidi pengganti selisih harga sebesar Rp 1.000 per kilogram melalui Perum Bulog.

"Misalnya nanti Bulog kan mau impor dari luar, nah harga beli Bulog Rp 11.000 per kilogram, tapi nanti Bulog jual ke semua pedagang atau perajin tahu dan tempe sebesar Rp 10.000. Kalau Bulog belinya Rp 12.000, akan dijual Rp 11.000. Subsidinya langsung, enggak pilih-pilih," jelas dia.

Adapun sebelumnya, para pengecer, distributor dan agen kedelai meminta pemerintah untuk bertindak adil dalam pemberian subsidi kedelai, yang selama ini dilakukan melalui Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo).

Baca juga: Stok Kedelai Langka, Harga Tahu Tempe Melejit


Teguh, salah satu penyalur kedelai wilayah Jakarta mengatakan, penyaluran yang dilakukan lewat Gapoktindo berpotensi membuat penyelewengan kuota subsidi kedelai yang dapat merugikan masyarakat sebagai pembeli.

"Kita berharap semua pedagang di level tengah seperti pengecer, penyalur dan agen juga dapat menyalurkan subsidi yang sama. Bukan hanya disalurkan ke Gakoptindo saja," ujar Teguh dalam siaran persnya, Selasa (22/11/2022).

"Indikasi-indikasi penyelewengan di lapangan itu luar biasa. Begitu subsidi keluar dari pemerintah yang menguasai hanya sekelompok tertentu saja. Yang punya banyak uang akan bisa beli kedelai subsidi dan harganya terserah (penjual) karena tidak ada aturannya di lapangan," sambung Teguh.

Baca juga: Pelemahan Rupiah Pengaruhi Kenaikan Harga Tahu dan Tempe

Hal ini juga diamini oleh Darmini salah satu pemilik agen kedelai di wilayah Citeureup, Jawa Barat. Menurut Darmini, distribusi kedelai subsidi oleh satu pihak sangat tidak adil dan memiliki potensi penyimpangan anggaran yang sangat besar.

"Kami berharap pihak berwenang bisa menyelidiki. Kami mohon ada audit subsidi yang sudah berjalan baik oleh BPK maupun BPKP," jelasnya.

Dia membeberkan, saat ini di tingkat pengecer kedelai non-subsidi, harga kedelai per kilogram mencapai Rp 14.000.

Sementara di sisi lain, selama ini pemerintah sudah memberikan subsidi Rp 1.000 per kilogram kedelai melalui Gakoptindo, agar dapat menjual kedela sebesari Rp 13.000 per kilogram.

"Namun, di lapangan harga kedelai subsidi dapat mencapai Rp 13.270 sampai 13.500 per kilogram," kata Darmini.

Baca juga: Soal Subsidi Kedelai, Pengecer dan Distributor Minta Pemerintah Adil

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Whats New
Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Whats New
Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Spend Smart
Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Whats New
Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Whats New
Sambut Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Kadin: Akan Berikan Kepastian bagi Dunia Usaha

Sambut Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Kadin: Akan Berikan Kepastian bagi Dunia Usaha

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga BCA

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga BCA

Whats New
Anjlok Rp 18.000 Per Gram, Simak Harga Emas Antam Hari Ini 23 April 2024

Anjlok Rp 18.000 Per Gram, Simak Harga Emas Antam Hari Ini 23 April 2024

Spend Smart
IHSG Awal Sesi Tancap Gas, Rupiah Malah Melemah

IHSG Awal Sesi Tancap Gas, Rupiah Malah Melemah

Whats New
Harga Emas Dunia Anjlok, Ini Penyebabnya

Harga Emas Dunia Anjlok, Ini Penyebabnya

Whats New
Bahan Pokok Hari Ini 23 April 2024: Harga Tepung dan Telur Naik, Daging Sapi dan Ayam Turun

Bahan Pokok Hari Ini 23 April 2024: Harga Tepung dan Telur Naik, Daging Sapi dan Ayam Turun

Whats New
Reksadana RDPT adalah Apa? Ini Pengertian dan Keuntungannya

Reksadana RDPT adalah Apa? Ini Pengertian dan Keuntungannya

Work Smart
Dana Pinjaman dari China Rp 6,9 Triliun Sudah Cair, KAI: Untuk Bayar Kontraktor Kereta Cepat Whoosh

Dana Pinjaman dari China Rp 6,9 Triliun Sudah Cair, KAI: Untuk Bayar Kontraktor Kereta Cepat Whoosh

Whats New
Indonesia Lebih Banyak Impor dari Israel Dibanding Iran, Bagaimana dengan Ekspor?

Indonesia Lebih Banyak Impor dari Israel Dibanding Iran, Bagaimana dengan Ekspor?

Whats New
Melemahnya Rupiah Bisa Bikin Harga Bawang Putih dan Kedelai Naik

Melemahnya Rupiah Bisa Bikin Harga Bawang Putih dan Kedelai Naik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com