Polemik Impor KRL Bekas dan Mencuatnya Opsi "Retrofit"

JAKARTA, KOMPAS.com - Impor kereta rel listrik (KRL) tetap menjadi opsi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam upaya peremajaan sarana dan layanan KAI Commuter.

Namun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita beberapa waktu lalu menegaskan, impor KRL bekas pakai bukan prioritas.

Pemerintah justru memprioritaskan opsi retrofit atau penambahan teknologi pada rangkaian KRL yang lama untuk mendukung upaya peremajaan.

Langkah ini diyakini dapat menguntungkan bagi Indonesia dengan penyerapan tenaga kerja.

Baca juga: Kondisi Covid-19, Jadi Alasan KCI Tak Pesan KRL INKA Jauh-jauh Hari

"Kami pemerintah akan mendahulukan, memprioritaskan opsi retrofit," ujar Agus di Jakarta, Senin (6/3/2023).

Seperti diketahui, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) merencanakan pengadaan rangkaian KRL lantaran ada 10 rangkaian KRL di tahun 2023 dan 19 KRL di tahun 2024 yang akan dipensiunkan.

Hingga saat ini, rencana impor KRL bekas ini baru didukung Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sementara Kemenperin belum memberikan persetujuan.

Agus mengatakan, impor KRL bekas dari Jepang merupakan opsi terakhir.

"Impor itu (opsi) yang terakhir," ujarnya.

Baca juga: Pengadaan KRL, Menperin Tegaskan Impor Kereta Bekas Jadi Pilihan Terakhir

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, keputusan pemerintah dalam pengadaan KRL baik impor atau retrofit ini masih menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Luhut, hasil audit BPKP baru bisa diketahui dalam 10 hari ke depan.

"Kita audit dulu, mengenai kebutuhannya, kereta apinya, harganya dalam 10 hari ke depan setelah itu kita tentukan langkah-langkah yang sudah kita tadi sepakati subjek kepada hasil audit," kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Senin.

"Jadi kita nunggu hasil audit BPKP dalam 10 hari ke depan," kata dia.

Baca juga: Soal Kebutuhan Impor KRL Bekas, Luhut: Kita Tunggu Hasil Audit BPKP

Polemik impor KRL bekas

Rencana impor KRL bekas oleh KCI didukung penuh oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, pihaknya mendukung upaya peremajaan sarana KRL yang tengah dilakukan KCI.

Dukungan Kemenhub sudah dituangkan dalam rekomendasi teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada 19 Desember 2022.

"Pengadaan sarana ini harus segera dilaksanakan untuk menggantikan beberapa rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada 2023-2024, mengingat usia pakainya yang sudah terlalu lama," kata Adita dalam keterangan tertulis, Rabu (1/3/2023).

Baca juga: Kata PT KAI soal Impor KRL Bekas: Pelayanan Harus Kami Jaga

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, impor KRL bekas ini perlu didukung seluruh kementerian.

Sebab, kata dia, kebutuhan KRL pengganti ini dibutuhkan guna mendukung kelancaran penggunaan transportasi massal di Jabodetabek.

"Saya minta dukungan dari para menteri pengambil kebijakan, untuk kita saling mendukung," ujarnya saat acara Economic Outlook 2023 CNBC Indonesia di di St. Regis Hotel Jakarta, Selasa.

Erick khawatir, jika impor KRL tidak direalisasikan akan menyebabkan tiket KRL Jabodetabek menjadi mahal akibat kekurangan armada.

"Jangan kita justru tidak bersinergi, sehingga kembali justru angka-angka pengeluaran masyarakat jadi mahal," kata Erick.

Baca juga: PT KAI Dukung Impor KRL Bekas untuk KCI, Ini Pertimbangannya

Namun hingga saat ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita belum memberikan rekomendasi impor KRL bekas. Ia lebih mendorong KCI memenuhi kebutuhan kereta dari dalam negeri. Oleh karena itu, impor KRL bekas tidak dijadikan prioritas.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, Kemenperin perlu mempertimbangkan impor KRL bekas mengingat adanya kebutuhan mendesak.

Ia mengatakan, KRL pengganti sangat dibutuhkan untuk membantu kelancaran mobilitas penumpang.

"Ini mohon Kemenperin mempertimbangkan aspek keselamatannya itu, penumpang kan enggak tahu kereta harus ada," kata Djoko saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/3/2023).

Baca juga: Kemenhub Dukung KCI Impor KRL Bekas dari Jepang