Kenaikan HET Beras Bisa Pacu Angka Kemiskinan

Terlebih, nilai tambah pascapanen lebih banyak dinikmati oleh pedagang sehingga petani hanya menikmati 33 persen, lembaga tata niaga beras menikmati 67 persen kenaikan harga beras (Hermawan 2016).

Di samping itu, kebijakan harga melalui penyesuaian nilai HPP tak akan meningkatkan nilai tukar petani. Hal ini membuat petani padi tidak cukup memiliki insentif untuk berproduksi sehingga cenderung akan terjadi penurunan produksi beras.

Kebijakan harga beras artifisial seperti ini juga tak akan mempertahankan keterjangkauan harga beras di tingkat konsumen.

Hal ini disebabkan HET beras medium semakin tinggi sehingga mendorong harga beras medium mendekati bahkan melebihi HET beras yang baru.

Kenaikan harga beras medium juga disebabkan oleh peralihan bisnis dengan sangat mudah dari beras medium ke beras premium, karena belum adanya pengawasan yang ketat terkait klasifikasi mutu gabah dan beras.

Inilah yang dikhawatirkan bahwa penetapan HET beras yang kian tinggi akan merugikan sebagian besar rakyat Indonesia dan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Kebijakan yang menaikkan harga beras dalam negeri di atas harga dunia cenderung meningkatkan kemiskinan.

Lebih dari separuh rumah tangga di setiap kuintil atau desil mengalami kerugian akibat kenaikan harga beras karena produksi bersih rata-rata petani cenderung selalu negatif.

Jika daya tawar petani semakin melemah dan kenaikan harga beras kian tak terkendali, bukan tidak mungkin tingkat kemiskinan semester I 2024 akan melampaui tingkat kemiskinan September 2022.

Tingkat kemiskinan bisa menyentuh 9,65-9,7 persen atau naik 0,08-0,13 persen dari tingkat kemiskinan September 2022, yakni sebesar 9,57 persen. Jika ini terjadi, maka tingkat kemiskinan ekstrem akan semakin sulit dituntaskan.

Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan lingkungan kebijakan yang netral di mana harga domestik beras perlu dijaga mendekati tingkat harga dunia dalam jangka panjang.

Hal ini akan memberikan sinyal harga yang tepat kepada petani tentang alokasi sumber daya untuk produksi beras, sambil memastikan bahwa mayoritas penduduk, termasuk sebagian besar penduduk miskin, tidak dirugikan oleh harga beras artifisial yang tak sesuai dengan mekanisme pasar.