Hilal Ekonomi Lebaran

Yang patut diapresiasi selama periode Ramadhan 2019-2022 adalah kemampuan otoritas moneter menjaga inflasi persisten di bawah pertumbuhan ekonomi.

Artinya, jumlah uang yang beredar, sejalan dengan permintaan barang dan jasa. Pada periode Ramadhan 2019-2022, rata-rata pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, sementara inflasinya 3 persen.

Hilal ekonomi 2023

Setiap periode Ramadhan likuiditas di masyarakat selalu meningkat seiring meningkatnya konsumsi dan transaksi ekonomi. Hal tersebut terlihat dari peredaran uang M2.

BI mentaksasi selama periode Ramadhan dan Lebaran 2023, uang M2 yang beredar mencapai Rp 8.573 triliun. Artinya, terjadi peningkatan peredaran uang dari periode Ramadhan tahun lalu sebesar Rp 243 triliun.

Tumbuhnya likuiditas di masyarakat, menggambarkan meningkatnya aktivitas transaksi ekonomi. Hal ini dipicu oleh normalisasi ekonomi yang ditandai dengan menggeliatnya dunia usaha pascapembatasan mobilitas masyarakat melalui PPKM berakhir.

Indeks manufaktur atau PMI (Prompt Manufacturing Index) yang selalu bergerak di atas 50 poin selama 2019-2022, menggambarkan terjadi ekspansi output.

Kecenderungan meningkatnya aktivitas ekonomi selama periode Ramadhan juga dapat dilihat dari ekspektasi harga umum terhadap barang dan jasa yang terekam melalui Indeks Ekspektasi Harga umum (IEH) di dalam periode Ramadhan tahun ini.

Berdasarkan data BI, Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) April 2023 tercatat sebesar 145,1, meningkat dibandingkan dengan indeks IEH Maret 2023 sebesar 139,1.

Hal ini didorong oleh kenaikan harga selama periode HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) Ramadhan dan Idul Fitri 2023. Dus, kenaikan harga selama Ramadhan, didukung oleh meningkatnya permintaan (demand side).

Deru mesin ekonomi

Agar akselerasi konsumsi terus meningkat tahun 2023, maka yang perlu dijaga adalah daya beli masyarakat (purchasing power).

Memang pemerintah sejak pandemi Corona mempertebal anggaran Bansos dalam APBN. Namun program social safety net ini bersifat terbatas dalam memacu deru mesin ekonomi.

Oleh sebab itu, penciptaan lapangan kerja (job creation), menjadi kunci agar terjadi peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam era suku bunga tinggi, likuiditas masyarakat menjadi tergerus. Biaya dana (cost of fund) kegiatan usaha pun meningkat.

Dunia usaha terpaksa melakukan rasionalisasi. Salah satunya melalui pengurangan tenaga kerja atau PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Hal ini menyebabkan terjadinya pengangguran, kemiskinan dan pendapatan masyarakat menurun.

Menurut data BPS terbaru, kemiskinan Indonesia saat ini 9,57 persen. Lebih tinggi dari prapandemi 9,22 persen. Setali tiga uang dengan pengangguran sebesar 5,86 persen atau lebih tinggi dari pengangguran prapandemi 5,23 persen.

Konsumsi RT berdasarkan data BPS masih 4,93 persen atau di bawah prapandemi 5,04 persen. Dengan pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi dari prapandemi, menggambarkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi masih terbatas.

Kita berharap, kinerja PDB makin berkualitas; memiliki trickle down effect. Ekonomi yang tumbuh berbasis penciptaan lapangan kerja.

Dengan demikian, program-program padat karya perlu terus ditingkatkan melalui anggaran dan proyek pemerintah.

Bila preferensi ekonominya demikian, maka mesin ekonomi akan kian menderu di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.