Penerimaan Pajak Jaga Surplus APBN

Dari sisi belanja, realisasinya tercatat telah mencapai Rp 518,7 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 5,7 persen secara tahunan dan telah mencapai 16,9 persen dari target yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp 3.061,2 triliun.

Untuk belanja pemerintah pusat sendiri, realisasinya telah mencapai Rp 347,3 triliun. Nilai itu terdiri dari belanja kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp 166,9 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 180,3 triliun.

Jika dilihat berdasarkan distribusinya, belanja pemerintah utamanya disalurkan untuk program teknis lainnya, dengan nilai sebesar Rp 144,3 triliun atau setara 41,5 persen realisasi. Kemudian, distribusi belanja untuk program teknis yang memberikan manfaat langsung ke masyarakat nilainya mencapai Rp 136,3 triliun (39,2 persen realisasi) dan belanja program dukungan manajemen operasional pemerintah mencapai Rp 66,7 triliun (19,2 persen realisasi).

"Sebanyak 39,2 persen belanja pemerintah pusat atau sebesar Rp 136,3 triliun merupakan belanja yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan bencana, maupun sektor pelayanan publik lainnya," tutur Sri Mulyani.

Adapun dari sisi transfer ke daerah (TKD) sampai dengan akhir Maret telah tersalur sebesar Rp 171,4 triliun, turun 2,9 persen secara tahunan, dan setara 21 persen pagu anggaran. Penurunan itu disebabkan masih menunggu penyampaian syarat penyaluran dari pemda dalam hal penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik, dan Dana Insentif Fiskal.

Baca juga: Cadangan Devisa Maret 2023 Melonjak Jadi 145,2 Miliar Dollar AS, Ini Pendongkraknya

Tarik utang lebih cepat, antisipasi suku bunga tinggi

Terakhir, pada pos pembiayaan pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang mencapai Rp 224,8 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 32,3 persen alokasi pembiayaan dalam APBN tahun anggaran 2023, yakni sebesar Rp 696,3 triliun.

Jika dilihat lebih rinci, pembiayaan utang itu utamanya berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesarp Rp 224,8 triliun, sementara pinjaman sebesar Rp 7,2 triliun.

"Pembiayaan melalui penerbitan utang mencapai Rp 224,8 trilun atau 32,3 persen (target APBN 2023)," ujar Sri Mulyani.

Adapun realisasi nilai pembiayaan utang itu melesat 49,8 persen dibanding periode Maret tahun lalu, sebesar Rp 150,1 triliun.

Pesatnya pertumbuhan utang itu merupakan hasil dari strategi penerbitan SBN di awal tahun dengan jumlah yang cukup banyak, atau lebih dikenal dengan istilah front loading. Sri Mulyani menjelaskan, langkah front loading diambil pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi global, yang masih diwarnai oleh tingkat suku bunga acuan tinggi dan diproyeksi berlangsung lama.

"Kita melakukan front loading karena kita mengantisipasi tadi kenaikan suku bunga yang higher for longer," kata dia.

"Jadi kita ambil posisi sebelum terjadinya kenaikan suku bunga," tambahnya.

Meskipun tumbuh pesat, Sri Mulyani memastikan, realisasi pembiayaan utang pemerintah pada periode kuartal pertama tahun ini masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN tahun anggaran 2023.

"(Realisasi pembiayaan) ini naik dibandingkan tahun lalu. Namun karena memang staregei untuk menjaga buffer bagi pemerintah," tuturnya.

Bendahara negara menegaskan, pemerintah akan tetap mengendepankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penarikan utang, dan mengelolanya secara bijaksana.

"Dengan tetap menjaga prudent, fleklsibilitas, dan akuntabilitas, serta pragmatis, karena situasi global yang mengalami dinamika luar biasa, kita menjaga dari sisi policy pembiayaan terutama peneribitan surat utang secara hati-hati," katanya.

Dengan berbagai realisasi tersebut, Sri Mulyani menilai, realisasi APBN masih terjaga. Terjaganya APBN menjadi penting dalam mempertahankan momentum transformasi ekonomi, yang dihadapi ketidakpastian global.

"Kinerja APBN yang baik ini akan menjadi modal bagi kita menjaga kewaspadaan terhadap berbagai gejolak dan ketidakpastian sepanjang tahun 2023, baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri," ucapnya.

Baca juga: Wamendag: Saya Yakin Kemendag dan Aprindo akan Duduk Bersama Bahas Utang Minyak Goreng Rp 344 Miliar