Penerimaan Pajak Jaga Surplus APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Maret masih terjaga. Hal ini terefleksikan dari surplus anggaran yang mencapai Rp 128,5 triliun atau setara 0,61 persen produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemulihan ekonomi global saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Bahkan, Dana Moneter Internasional (IMF) baru-baru ini memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 menjadi 2,8 persen.

Meskipun demikian, prospek perekonomian nasional dinilai masih positif. IMF mengerek proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi 5 persen hingga akhir tahun ini. Sri Mulyani menilai, APBN menjadi salah satu penopang perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.

Baca juga: Pendapatan Negara Tumbuh Pesat, APBN Surplus Rp 128,5 triliun hingga Maret 2023

“Indonesia dalam konteks bahwa pertumbuhan ekonomi-nya, momentum masih terjaga, semua indikator menunjukkan tren yang membaik, dan ini juga dipengaruhi oleh kinerja APBN," ujar dia, dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (17/4/2023).

Lantas, bagaimana sebenarnya kinerja APBN hingga akhir Maret lalu?

Pajak tumbuh pesat, penerimaan kepabeanan terkontraksi

Hingga kuartal pertama tahun ini, Kemenkeu mencatat, realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp 647,2 triliun, tumbuh 29 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Realisasi tersebut setara dengan 26,3 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2023, yakni sebesar Rp 2.463 triliun.

Pesatnya pertumbuhan dan realisasi pendapatan negara utamanya dikontribusi oleh penerimaan pajak. Tercatat, penerimaan pajak mencapai Rp 432,2 triliun, tumbuh 33,8 persen secara yoy, dan telah mencapai 25,2 persen dari target yang ditetapkan.

Jika dilihat berdasarkan jenisnya, seluruh jenis pajak tumbuh positif secara agregat atau sejak Januari hingga Maret lalu. Selain itu, jika dilihat berdasarkan sektornya, secara agregat seluruh sektor utama juga tumbuh positif.

Berbeda dengan penerimaan pajak, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai justru menurun. Kemenkeu mencatat, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 72.24 triliun, turun 8,93 persen secara yoy, dan setara 23,83 persen dari target APBN 2023.

"Hal ini dipengaruhi oleh turunnya penerimaan Bea Keluar dan Cukai, sedangkan penerimaan Bea Masuk masih menunjukkan kinerja positif," ujar Sri Mulyani.

Tercatat penerimaan Bea masuk tumbuh 8,84 persen secara yoy, didorong pelemahan kurs rupiah dan komoditas utama yang masih tumbuh meski impor mulai melemah. Sementara itu, penerimaan cukai terkoreksi 0,72 persen secara yoy disebabkan penurunan produksi, utamanya rokok SKM dan SPM, pada Januari 2023.

Lalu pada pos pendapatan terakhir, yakni Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat masih terjaga dengan baik. Hingga akhir Maret lalu, realisasi PNBP mencapai Rp 142,7 triliun, tumbuh 43,7 persen secara yoy, dan setara 32,3 persen dari target.

Realisasi itu utamanya didorong oleh realisasi penerimaan sumber daya alam non migas yang telah mencapai 68,3 persen dari target. Pendapatan badan layanan umum (BLU) juga berkontribusi besar terhadap realisasi PNBP, dengan realisasi penerimaan telah mencapai 21,9 persen dari target yang ditentukan.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 224,8 Triliun, untuk Antisipasi Kenaikan Suku Bunga Tinggi yang Panjang

Realisasi belanja negara sudah mencapai 16,9 persen

Dari sisi belanja, realisasinya tercatat telah mencapai Rp 518,7 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 5,7 persen secara tahunan dan telah mencapai 16,9 persen dari target yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp 3.061,2 triliun.

Untuk belanja pemerintah pusat sendiri, realisasinya telah mencapai Rp 347,3 triliun. Nilai itu terdiri dari belanja kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp 166,9 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 180,3 triliun.

Jika dilihat berdasarkan distribusinya, belanja pemerintah utamanya disalurkan untuk program teknis lainnya, dengan nilai sebesar Rp 144,3 triliun atau setara 41,5 persen realisasi. Kemudian, distribusi belanja untuk program teknis yang memberikan manfaat langsung ke masyarakat nilainya mencapai Rp 136,3 triliun (39,2 persen realisasi) dan belanja program dukungan manajemen operasional pemerintah mencapai Rp 66,7 triliun (19,2 persen realisasi).

"Sebanyak 39,2 persen belanja pemerintah pusat atau sebesar Rp 136,3 triliun merupakan belanja yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan bencana, maupun sektor pelayanan publik lainnya," tutur Sri Mulyani.

Adapun dari sisi transfer ke daerah (TKD) sampai dengan akhir Maret telah tersalur sebesar Rp 171,4 triliun, turun 2,9 persen secara tahunan, dan setara 21 persen pagu anggaran. Penurunan itu disebabkan masih menunggu penyampaian syarat penyaluran dari pemda dalam hal penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik, dan Dana Insentif Fiskal.

Baca juga: Cadangan Devisa Maret 2023 Melonjak Jadi 145,2 Miliar Dollar AS, Ini Pendongkraknya

Tarik utang lebih cepat, antisipasi suku bunga tinggi

Terakhir, pada pos pembiayaan pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang mencapai Rp 224,8 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 32,3 persen alokasi pembiayaan dalam APBN tahun anggaran 2023, yakni sebesar Rp 696,3 triliun.

Jika dilihat lebih rinci, pembiayaan utang itu utamanya berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesarp Rp 224,8 triliun, sementara pinjaman sebesar Rp 7,2 triliun.

"Pembiayaan melalui penerbitan utang mencapai Rp 224,8 trilun atau 32,3 persen (target APBN 2023)," ujar Sri Mulyani.

Adapun realisasi nilai pembiayaan utang itu melesat 49,8 persen dibanding periode Maret tahun lalu, sebesar Rp 150,1 triliun.

Pesatnya pertumbuhan utang itu merupakan hasil dari strategi penerbitan SBN di awal tahun dengan jumlah yang cukup banyak, atau lebih dikenal dengan istilah front loading. Sri Mulyani menjelaskan, langkah front loading diambil pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi global, yang masih diwarnai oleh tingkat suku bunga acuan tinggi dan diproyeksi berlangsung lama.

"Kita melakukan front loading karena kita mengantisipasi tadi kenaikan suku bunga yang higher for longer," kata dia.

"Jadi kita ambil posisi sebelum terjadinya kenaikan suku bunga," tambahnya.

Meskipun tumbuh pesat, Sri Mulyani memastikan, realisasi pembiayaan utang pemerintah pada periode kuartal pertama tahun ini masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN tahun anggaran 2023.

"(Realisasi pembiayaan) ini naik dibandingkan tahun lalu. Namun karena memang staregei untuk menjaga buffer bagi pemerintah," tuturnya.

Bendahara negara menegaskan, pemerintah akan tetap mengendepankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penarikan utang, dan mengelolanya secara bijaksana.

"Dengan tetap menjaga prudent, fleklsibilitas, dan akuntabilitas, serta pragmatis, karena situasi global yang mengalami dinamika luar biasa, kita menjaga dari sisi policy pembiayaan terutama peneribitan surat utang secara hati-hati," katanya.

Dengan berbagai realisasi tersebut, Sri Mulyani menilai, realisasi APBN masih terjaga. Terjaganya APBN menjadi penting dalam mempertahankan momentum transformasi ekonomi, yang dihadapi ketidakpastian global.

"Kinerja APBN yang baik ini akan menjadi modal bagi kita menjaga kewaspadaan terhadap berbagai gejolak dan ketidakpastian sepanjang tahun 2023, baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri," ucapnya.

Baca juga: Wamendag: Saya Yakin Kemendag dan Aprindo akan Duduk Bersama Bahas Utang Minyak Goreng Rp 344 Miliar