Karpet Merah Jokowi untuk Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mimneral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah membolehkan PT Freeport Indonesia untuk melakukan ekspor konsentrat tembaga setelah Juni 2023.

"(Keputusannya) boleh (ekspor konsentrat tembaga), sampai progresnya komitmen dia untuk menyelesaikan (smelter) dan tidak boleh lebih dari pertengahan tahun depan," kata Arifin Tasrief dikutip dari Antara, Sabtu (29/4/2023).

Berdasarkan amanat UU No 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), pemerintah mulai menghentikan ekspor komoditas mineral mentah termasuk konsentrat tembaga setelah 10 Juni 2023.

Namun Freeport masih diberikan kelonggaran, di mana perusahaan tersebut tetap diizinkan ekspor sampai smelter yang dibangun mulai operasi pasar 2024.

Baca juga: Jokowi Mau Perpanjang Kontrak Freeport, asalkan dengan 2 Syarat

Sebelumnya CEO Freeport-Mcmoran Inc. sekaligus Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia Richard C Adkerson mengatakan pihaknya sedang bernegosiasi untuk memperoleh persetujuan kelanjutan ekspor konsentrat tembaga setelah 10 Juni 2023.

Negosiasi ekspor konsentrat ini diharapkan bisa sampai pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga baru di Manyar, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, beroperasi penuh pada 2024 mendatang.

"Kita pertimbangkan apa yang sudah terbangun dari komitment proyeknya. Kita pertimbangkan kendala yang dihadapi pembangunannya, kan waktu Covid-19, kontraktornya Jepang," beber Arifin.

"Jepang saja berapa tahun lockdown. Memang pengerjaan engineeringnya agak sulit berprogres, kalau engineering tidak ada progres, pembelian materi procurement-nya juga tidak ada progres," jelas Arifin lagi.

Baca juga: Cerita Bahlil, Investor Mau Presiden RI Nanti kayak Jokowi

Sampai Maret 2023, proses pembangunan smelter telah mencapai sekitar 60 persen. Ditargetkan smelter ini bisa beroperasi pada Mei 2024 mendatang.

"Tidak melanggar UU Minerba, kan ada masalah force majeur itu, kan memang pandemi dampaknya begitu kan? virus membahayakan," ungkap Arifin.

Pemerintah, menurut Arifin, mempertimbangkan kendala pembangunan smelter di Manyar yang terkendala pandemi.

"Jadi bahan konsiderasi kita karena kalau distop sama sekali maka Mind ID (punya saham) 51 persen, Indonesia sudah 51 persen sahamnya jadi dampaknya akan lebih banyak, kita cari jalan keluarnya" tambah Arifin.

Baca juga: Kontrak Berakhir 2041, Freeport Sudah Ajukan Perpanjangan Izin Operasi

Mining Industry Indonesia (MIND ID) adalah BUMN Holding Industri pertambangan Indonesia yang beranggotakan PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero) dan PT Timah Tbk.

"Dia (Freeport Indonesia) boleh ekspor konsentrat kalau dia bangun smelter dan smelter ini progresnya bulan ini sudah 60 persen, tapi memang harusnya secara aturan sudah selesai 2023," kata dia.

"Tapi tadi disampaikan isu-isu kesulitan yang dihadapi dan di situ juga partnership-nya juga antara Indonesia dengan Freeport," ungkap Arifin.

Dalam Izin usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi (IUPK) Freeport diizinkan ekspor berlanjut selama 2023, tergantung pada pertimbangan keadaan kahar (force majeure).

Baca juga: Jokowi Izinkan Freeport dan Amman Ekspor Tembaga hingga Mei 2024

Sebelumnya pada 12 April 2023 lalu, Richard C Adkerson, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan pejabat Freeport Indonesia lainnya telah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta.

Pada hari yang sama Presiden Jokowi juga menerima lima orang anggota kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat yaitu Senator Jeff Merkley, Senator Chris Van Hollen, Representative Lloyd Doggett, Representative Praila Jayapal, Representative Ilhan Omar.