Gobel Kritik Jokowi: Subsidi Mobil Listrik Untungkan Pengusaha Kaya

KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait subsidi yang dinilai terlalu jor-joran ke pembelian mobil listrik.

Ia bilang, seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan subsidi ke masyarakat yang memang mendesak untuk dibantu seperti kalangan petani maupun nelayan ketimbang subsidi mobil listrik. 

Subsidi yang diarahkan ke pembelian mobil listrik diperkirakan akan lebih banyak dinikmati orang-orang kalangan menengah ke atas, mengingat selama ini konsumen mobil listrik didominasi kalangan ekonomi mampu.

"Subsidi untuk yang papa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara," kata Gobel dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (17/5/2023).

Baca juga: Intip Gaji Kepala Bea Cukai Makassar yang Jadi Tersangka Gratifikasi

"Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" ujar dia lagi.

Gobel yang juga konglomerat di bisnis elektronik ini menuturkan, pemerintah seharusnya fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik.

Ia mengatakan sektor-sektor tersebut seharusnya mendapat gelontoran subsidi lebih dari pemerintah karena mereka lah yang sebenarnya paling berhak dibantu.

Gobel mengatakan pembelian mobil listrik saat ini sudah harus antre berbulan-bulan. Artinya, kata Gobel, tidak ada masalah permintaan, sehingga tak perlu sampai dibantu dengan subsidi mobil listrik. 

Baca juga: Simak Besaran Gaji Polisi Berpangkat Kompol, AKBP, dan Kombes

Maka dari itu, tegasnya, pemerintah tak seharusnya turun tangan dengan memberikan subsidi kendaraan listrik. Sebaiknya pemerintah turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan.

"Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa," tandas mantan Menteri Perdagangan di periode pertama Jokowi tersebut.