Menilik Langkah Perlindungan Konsumen BSI, OJK sampai Bareskrim Ambil Bagian

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengirimkan surat kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk meminta keterangan terkait perlindungan konsumen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, departemen market conduct OJK terlah melakukan koordinasi terkait keamanan data konsumen BSI setelah ada gangguan layanan beberapa hari lalu.

"Kalau kami lihat sekarang ini kasusnya sudah bisa dilaksanakan dengan baik," ucap dia setelah acara Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO), Senin (22/5/2023).

Baca juga: BSI Berikan Promo Biaya Transfer BI Fast Hanya Rp 5, Sampai Kapan?

Ia menekankan, pihaknya telah mengirimkan surat permintaan keterangan kepada BSI.

Surat tersebut bertujuan untuk meminta keterangan apa yang sebenarnya terjadi terkait berlarutnya gangguan tersebut dari sisi perlindungan konsumen.

Wanita yang karib disapa Kiki tersebut menjelaskan, ini dilakukan karena memang terdapat ketentuan yang harus dipenuhi perbankan terkait dengan keamanan data nasabah, privasi, dan perlindungan konsumen.

Baca juga: Cara Mudah Cetak Rekening Koran BSI secara Online

Seperti diberitakan, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidisiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pun turun ambil bagian dalam dugaan kasus serangan siber BSI tersebut.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiarsaat mengatakan, pihaknya mulai menyelidiki kasus peretasan dan dugaan pencurian data yang dialami Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu.

"Intinya membantu pemulihan atau recovery sekaligus memulai proses penyelidikan," kata Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiarsaat dikonfirmasi, Jumat (19/5/2023).

Baca juga: Promo BSI, Biaya Transfer BI Fast Hanya Rp 5 per Transaksi

Adi Vivid juga menjelaskan, Tim Siber Bareskrim bersama stakeholders siber lainnya mulai bergerak di bawah kendali dan koordinasi BSSN untuk melakukan langkah-langkah mitigasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Adapun dalam kasus ini memang belum ada pihak yang membuat laporan langsung ke Bareskrim. Namun, menurut Adi Vivid, pihak BSI akan segera membuat laporan.

"Info yang saya dapatkan dari pihak BSI akan buat laporan polisi," ucapnya.

Baca juga: Pelunasan Biaya Haji BSI Kini Sudah 100 Persen

Sebelumnya, Kelompok hacker LockBit diduga telah meretas jutaan data nasabah BSI.

Mereka bahkan disebut telah menyebarkan data itu di pasar gelap internet atau dark web.

Sebelum data tersebut disebar, LockBit mengaku telah bernegoisasi dengan pihak BSI. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh akun Twitter dark tracer, @darktracer_int.

"Kelompok ransomware Lockbit juga telah mempublikasi histori percakapan terkait negoisasi dengan BSI," tulis @darktracer_int, Selasa (16/5/2023).

"Mereka meminta tebusan sebesar 20 juta dollar AS (setara Rp 295.619.468.026)," sambung @darktracer_int.

Dalam cuitan itu disisipkan gambar yang menunjukkan histori percakapan antara LockBit dengan pihak yang disebut berasal dari BSI.

Baca juga: Bertemu Kepala BSSN, Dirut BSI Koordinasi Tangani Serangan Siber

Di sisi lain, Direktur Utama BSI Hery Gunardi juga mengatakan, pihaknya menemukan dugaan serangan siber.

Untuk itu, pihaknya sempat melakukan evaluasi dan temporary switch off beberapa kanal untuk memastikan keamanan sistem perusahaan.

Sementara, Corporate Secretary Bank Syariah Indonesia (BSI) Gunawan A Hartoyo, memastikan data dan dana nasabah dalam kondisi aman.

Pernyataan ini merespons adanya isu kebocoran data akibat dugaan serangan siber, menyusul kendala yang dialami BSI pekan lalu.

"Dapat kami sampaikan bahwa kami memastikan data dan dana nasabah aman, serta aman dalam bertransaksi," tandas Gunawan.