Saat Menperin Akui Subsidi Motor Listrik Sepi Peminat

JAKARTA, KOMPAS.com - Perjalanan pemerintah untuk mengembangkan ekosistem motor listrik nasional melalui program subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) roda dua belum begitu membuahkan hasil.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui program subsidi motor listrik belum banyak diminati masyarakat.  Program ini sudah dimulai sejak 20 Maret 2023 yang lalu.

Menurut Agus, subsidi motor listrik belum dilirik karena masyarakat belum terbiasa menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai.

"Yang pertama, ini tidak mudah karena harus mengubah cara berpikir, mengubah culture orang yang biasanya menggunakan (motor berbasis) fosil harus diubah ke (motor) listrik. Ini adalah masalah culture, jadi ini takes time," kata Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Baca juga: Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 350 Miliar untuk Subsidi 50.000 Motor Listrik di 2024

Agus mengatakan, sulitnya peralihan penggunaan motor berbasis fosil menjadi motor listrik tidak hanya terjadi di Indonesia.

Ia mengatakan, negara-negara maju yang memiliki pengembangan kendaraan listrik yang pesat juga mengalami kesulitan dalam hal peralihan.

"Faktanya di negara-negara maju pun pertumbuhan penggunaan EV itu pesat saja, tapi enggak sesuai harapan mereka, termasuk di Indonesia, jadi yang harus dilakukan pemerintah sekarang adalah mengubah mindset," ujarnya.

Untuk diketahui, hingga Desember 2023, pemerintah menyediakan kuota 200.000 unit motor listrik dalam program subsidi motor listrik.

Agus mengatakan, pihaknya menyiapkan anggaran Rp 350 miliar untuk keberlanjutan program (KBLBB) roda dua di 2024 mendatang. Anggaran tersebut akan diberikan untuk kuota 50.000 unit motor listrik.

Ia menekankan, meski jumlah kuota subsidi turun dibandingkan tahun ini, pemerintah tetap konsisten mengembangkan ekosistem motor listrik di dalam negeri.

"Kita ada sekitar Rp 350 miliar untuk kelanjutan bantuan pemerintah pembelian EV roda dua. Roda dua saja. Roda empat belum dibahas. Sekitar 50.000 unit motor listrik roda dua," tuturnya.

Subsidi motor listrik harus tepat sasaran

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengkritik program subsidi motor listrik yang diluncurkan pemerintah.

Mulyanto meminta agar penerima subsidi motor listrik merupakan orang yang membutuhkan bantuan pemerintah.

"Kalau roda 2 kita (PKS) timbang-timbang, harus tepat sasaran kalau untuk orang tidak mampu, industril kecil, mikro, masihlah memungkinkan. Karena bagi kami uang negara sangat langka, terbatas harus betul-betul tepat sasaran," kata Mulyanto.