[POPULER MONEY] Kemendag Tegaskan Ekspor Pasir Laut Masih Dilarang | Apa Kabar Proyek Listrik 35.000 MW?

4. Diperpanjang sampai Surabaya, Rute Kereta Cepat Bakal Lewati Yogyakarta

Pemerintah berencana akan memperpanjang jalur kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal mengatakan, nantinya jalur kereta cepat Jakarta-Bandung ke Surabaya akan melewati Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta.

"Namanya tetap kereta cepat Jakarta-Bandung, namun rencananya kereta ini akan kita programkan hingga Surabaya melalui Yogyakarta," ujarnya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Adapun saat ini rute kereta cepat Jakarta-Bandung melayani perjalanan dari Stasiun Halim, Jakarta ke Stasiun Tegalluar, Bandung. Dia mengakui rute kereta cepat ini tidak sampai ke Kota Bandung, bahkan jarak pemberhentian terakhir, yakni Stasiun Tegalluar ke Kota Bandung sejauh 30 kilometer.

Namun, pemerintah telah menyediakan kereta feeder untuk melayani perjalanan ke Kota Bandung. Penumpang bisa menaiki Kereta feeder dari Stasiun Padalarang.

"Dengan kereta feeder, perjalanan dari Stasiun Padalarang ke Bandung akan membutuhkan waktu 15 menit, sehingga total perjalanan dari Jakarta-Bandung akan memakan waktu 39 menit dengan kereta cepat," ungkapnya.

Selengkapnya klik di sini. 

5. Apa Kabar Proyek Listrik 35.000 MW? Ini Penjelasan Bos PLN

Komisi VII DPR RI menyoroti perkembangan program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW atau 35 giga watt (GW) yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sorotan terhadap program itu dibahas dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.

Salah satunya disorot oleh Anggota Komisi VII Fraksi PKS, Tifatul Sembiring.

"Bagaimana nasib target Presiden Jokowi untuk 35.000 MW? Itu kan dulu asumsinya growth (pertumbuhan) kita 7-8 persen. Tapi ternyata kan realitanya berkata lain, ada pandemi Covid-19 dan sebagainya,” ujar Tifatul dalam rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Terkait hal itu, Darmawan mengatakan, program pembangunan pembangkit 35.000 MW pada dasarnya dirancang untuk 5 tahun. Namun mundur menjadi proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu 10 tahun.

Menurut dia, kondisi terjadinya renegosiasi dengan produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP) maka target pengerjaan proyek pun mundur.

Selengkapnya klik di sini.