BPJS Watch: Program Jaminan Sosial Belum Sepenuhnya Dinikmati Pekerja Miskin

Lebih lanjut kembali dijelaskan bahwa dalam Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menteri Ketenagakerjaan diinstruksikan oleh Presiden untuk mendorong perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin ekstrem.

Perluasan kepesertaan yang dimaksud adalah mendaftarkan pekerja miskin ke program jaminan sosial ketenagakerjaan seperti JKK, JKm dan JHT.

"Pemberlakuan program JKK, JKm dan JHT untuk pekerja miskin terkendala oleh ketidakseriusan Kementerian Sosial untuk menyediakan data pekerja miskin, dan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjadi pengguna anggaran," ujarnya.

"Padahal dalam Inpres, Presiden menginstruksikan Menteri Sosial melakukan verifikasi dan validasi dalam rangka pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), demikian juga menginstruksikan Menaker mendorong perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin ekstrem," sambung Timboel.

Menurut informasi yang dia terima, pemerintah terus melakukan pembahasan regulasi untuk penerapan program JKK, JKm, dan JHT untuk pekerja miskin, tetapi sampai saat ini belum selesai juga. Lembaga BPJS Watch yang didirikan oleh gabungan serikat pekerja/buruh menganggap pemerintah tidak serius menerapkan program JKK dan JKm untuk pekerja miskin.

"Saya berharap, pemerintah segera menerapkan program JKK dan JKm bagi pekerja miskin di 1 Januari 2024, dan tidak memperpanjang perlakuan diskrimasi jaminan sosial bagi pekerja miskin," pungkas Timboel.