Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertumbuhan Pajak Tidak Lagi 'Double Digit'

Kompas.com - 10/07/2023, 16:40 WIB
Rully R. Ramli,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tren perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak berlanjut hingga Juni 2023. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi pertumbuhan penerimaan pajak pada Juni kembali menyusut dibanding bulan sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 970,2 triliun atau setara 56,5 persen dari target yang ditetapkan APBN 2023 dan tumbuh 9,9 persen secara tahunan hingga semester pertama 2023. Realisasi pertumbuhan tersebut lebih rendah dibanding bulan Mei yang mencapai 17,7 persen.

"Semuanya menggambarkan tren penerimaan negara yang mengalami normalisasi karena 2 tahun berturut-turut yaitu 2021 dan 2022 kenaikkan dari penerimaan sangat tinggi," tutur dia, dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Perlambatan pertumbuhan tersebut selaras dengan mayoritas penerimaan neto per jenis pajak yang masih tumbuh positif namun mengalami moderasi. Bahkan sejumlah jenis pajak sudah tercatat mengalami kontraksi.

Baca juga: Pajak Natura Diprediksi Tidak Signifikan Dongkrak Pendapatan Negara

Pajak penghasilan (PPh) final menjadi jenis pajak yang mengalami kontraksi paling dalam. Tercatat realisasi PPh final anjlok 47 persen menjadi Rp 57,1 triliun. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 2022, sehingga mendongkrak realisasi penerimaan PPh final tahun lalu.

Selain itu, kontraksi juga sudah dirasakan oleh pajak yang berkaitan dengan aktivitas impor. Tercatat PPh 22 impor terkontraksi 2,4 persen menjadi Rp 36,5 triliun dan PPN impor terkontraksi 0,4 persen menjadi Rp 123,7 triliun.

Meskipun demikian, sejumlah jenis penerimaan pajak lain masih tumbuh pesat. Seperti hal nya PPN dalam negeri yang masih tumbuh 23,5 persen menjadi Rp 217 triliun, ditopang oleh peningkatan konsumsi domestik stabil.

Baca juga: Daftar Fasilitas Kantor yang Dikenakan Pajak

Selain itu, PPh badan juga tercatat masih meningkat 26,2 persen menjadi Rp 263,7 triliun, didukung profitabilitas usaha dan dampak harga komoditas yang bertahan tinggi pada 2022. Akan tetapi, realisasi pertumbuhan PPh badan sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 133,7 persen.

"Ini lah yang kami baca sebagai sebuah pencapaian namun perlu juga kewasapdaan karena tren semenjak bulan Juni ini akan terus 'ajeg' sampai dengan akhir tahun pertumbuhannya diproyeksi normalisasi," ucap Sri Mulyani.

Walaupun pertumbuhannya melambat, Kemenkeu memproyeksi, penerimaan pajak sampai akhir tahun ini dapat mencapai Rp 1.818,2 triliun, atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam APBN, yakni sebesar Rp 1.718 triliun. Proyeksi ini ditopang oleh tren pertumbuhan ekonomi yang berlanjut serta efektivitas implementasi kebijakan dan pengawasan kepatuhan perpajakan.

Baca juga: Penerapan Pajak Natura Bakal Berdampak ke Gaji Karyawan?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahendra Siregar Lantik 21 Kepala OJK Daerah, Simak Daftarnya

Mahendra Siregar Lantik 21 Kepala OJK Daerah, Simak Daftarnya

Whats New
Operasi Pipa Gas Cirebon-Semarang Tahap 1 Terus Dijaga Keandalannya

Operasi Pipa Gas Cirebon-Semarang Tahap 1 Terus Dijaga Keandalannya

Whats New
Kota Tual dan Kepulauan Aru Jadi Lokasi Modeling Penangkapan Ikan Terukur KKP

Kota Tual dan Kepulauan Aru Jadi Lokasi Modeling Penangkapan Ikan Terukur KKP

Whats New
Prabowo Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, BI: Kami Akan Terus Bersinergi...

Prabowo Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, BI: Kami Akan Terus Bersinergi...

Whats New
Destry Damayanti: Kondisi Global Tidak Pasti, Stabilitas Nilai Tukar Rupiah Perlu Dipertahankan

Destry Damayanti: Kondisi Global Tidak Pasti, Stabilitas Nilai Tukar Rupiah Perlu Dipertahankan

Whats New
Pengusaha Konveksi: Jika Permendag 8/2024 Tak Diubah, Industri Kecil Menengah Mati

Pengusaha Konveksi: Jika Permendag 8/2024 Tak Diubah, Industri Kecil Menengah Mati

Whats New
Menunda Tapera untuk Pekerja

Menunda Tapera untuk Pekerja

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Kliring Berjangka untuk Lulusan S1 Hukum, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Kliring Berjangka untuk Lulusan S1 Hukum, Simak Persyaratannya

Work Smart
Mei Deflasi, BPS: Bukan Disebabkan Pelemahan Daya Beli Masyarakat

Mei Deflasi, BPS: Bukan Disebabkan Pelemahan Daya Beli Masyarakat

Whats New
Tapera Dinilai Bisa Gerus PDB dan Bikin 466.830 Pekerjaan Hilang

Tapera Dinilai Bisa Gerus PDB dan Bikin 466.830 Pekerjaan Hilang

Whats New
CPNS 2024 Segera Dibuka, Apa Saja Dokumen yang Dibutuhkan?

CPNS 2024 Segera Dibuka, Apa Saja Dokumen yang Dibutuhkan?

Whats New
Hadirkan Produk Inovatif untuk Solopreneur, Bank Saqu Raih 1 Juta Nasabah dalam 6 Bulan

Hadirkan Produk Inovatif untuk Solopreneur, Bank Saqu Raih 1 Juta Nasabah dalam 6 Bulan

Whats New
JR Connexion Kembali Beroperasi, Simak Jadwal Barunya

JR Connexion Kembali Beroperasi, Simak Jadwal Barunya

Whats New
Tahun Ini, PNM Targetkan Kredit Ultra Mikro Rp 72 Triliun

Tahun Ini, PNM Targetkan Kredit Ultra Mikro Rp 72 Triliun

Whats New
IHSG Ditutup Naik Tembus 7.000 Lagi, Rupiah Menguat

IHSG Ditutup Naik Tembus 7.000 Lagi, Rupiah Menguat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com