Luhut Sebut Pemerintah Bakal Setop Ekspor Gas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menghentikan ekspor energi gas bumi. Hal ini bertujuan mendorong hilirisasi di Indonesia untuk menggapai negara maju.

"Kita mungkin akan menyarankan kepada presiden kita enggak ekspor lagi gas kita keluar," kata Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan dalam Economy Update 2023, Senin (10/7/2023).

Namun implementasi penghentian ekspor gas ini masih belum diketahui kapan keputusannya. Dengan kebijakan tersebut, menurut Luhut, akan membuat harga gas industri menjadi murah.

Sekarang ini, harga gas industri dipatok 6 dollar Amerika Serikat (AS) per Million Metric British Thermal Units (MMBTU). Sementara Indonesia menginginkan harga di bawah dari itu.

Baca juga: Tantangan Gas di Era Transisi Energi, dari Suplai, Infrastruktur hingga Harga

"Kenapa kita mesti ekspor bahan-bahan ginian, ya kita bikin saja sendiri. Sekarang harganya (gas industri) masih 6 dollar AS, kita coba lihat struktur cost-nya itu bisa enggak kita bikin 5 dollar AS," ujarnya.

Apalagi Indonesia memiliki kekayaan alam minyak dan gasnya. Jadi bagi Luhut, sudah sewajarnya dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri saja.

"Kita punya ketemu gas di Masela hampir 25 tcf (triliun kaki kubik). Kita juga sepertinya ketemu di Warim, itu bisa mungkin hampir dua kali seperti Masela. Bisa malah di situ kita ketemu juga cadangan minyak yang mungkin cadangan di Nduga 27 miliar barel," ucapnya.

Baca juga: IMF Bujuk RI Cabut Larangan Ekspor Nikel, Luhut: Ngapain Kami Tolong Negara Maju

Selain itu, bagi perusahaan yang terlanjur terikat kontrak ekspor gas tetap tidak dilarang sampai masa perjanjian berakhir. Setelahnya, barulah menghentikan aktivitas tersebut.

"Yang kontrak yang sudah ada silakan (ekspor gas), tapi kalau expired, stop. Kita bikin down streaming-nya. Apa itu, kan petrochemical," ucap Luhut.

Baca juga: Cerita Luhut soal Program Hilirisasi Jokowi, Diragukan Negara Maju tapi Dipuji Negara Sahabat