IMF Bujuk RI Cabut Larangan Ekspor Nikel, Luhut: Ngapain Kami Tolong Negara Maju

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, akan bertemu Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva.

Namun, pertemuannya masih diagendakan melihat jadwal Luhut yang begitu padat. Nanti di sana, dirinya akan menyampaikan bahwa pemerintah ingin memajukan Indonesia salah satu caranya dengan membuat larangan ekspor nikel.

"Saya janji mau ketemu sama Kristalina nanti di Washington. Saya mau jelasin sama dia dan sudah pernah jelasin sama dia dulu. Ya saya mau bilang sama dia apa salah yang kami buat? Apa kami salah buat diri kami sehat dulu, baru orang lain. Ngapain kami nolong negara-negara maju, orang kalian sudah maju kok. Kami dijajah 350 tahun, kalian kan enggak pernah dijajah," ungkapnya secara virtual dalam Economy Update 2023, Senin (10/7/2023).

Baca juga: IMF Minta RI Hapus Larangan Ekspor Nikel, Menteri ESDM: Jangan Dong

Selain itu, mantan Jenderal Purnawirawan TNI ini pun bilang, Presiden Bank Dunia Ajay Banga juga berencana bertemu dengannya dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun pertemuan tersebut juga masih dijadwalkan.

"Saya ketemu dan teleponan dengan Ajay, Presiden World Bank, saya janjian mau ketemu dia dan saya juga sepakat untuk berkunjung ke Indonesia diundang presiden. Jadi kita atur waktu (ketemu) dia tiga hari. Tadi dia baru text saya tadi pagi, dia bilang tanggal mungkin kita ubah dikit karena saya ternyata agenda bulan Agustus sudah ada. jadi mungkin kita geser," kata Luhut.

Sebelumnya, IMF meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel.

Hal itu disebutkan dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia.

Dalam dokumen itu disebutkan, Direktur Eksekutif IMF menyadari, Indonesia tengah fokus melakukan hilirisasi pada berbagai komoditas mentah seperti nikel.

Baca juga: Sri Mulyani Tolak Rekomendasi IMF soal Pencabutan Larangan Ekspor Nikel

Langkah ini dinilai selaras dengan ambisi Indonesia untuk menciptakan nilai tambah pada komoditas ekspor.

"Menarik investasi asing langsung dan memfasilitasi transfer keahlian dan teknologi," tulis dokumen tersebut, dikutip Selasa (27/6/2023).

Akan tetapi, Direktur Eksekutif IMF memberikan catatan, kebijakan harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Kemudian, kebijakan juga harus dibentuk dengan tetap meminimalisir dampak efek rembetan ke wilayah lain.

Baca juga: Luhut Temui IMF Awal Agustus, Bakal Sampaikan RI Konsisten Larang Ekspor Nikel