Ini yang Perlu Dilakukan Pemerintah untuk Atasi Ketimpangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat ketimpangan masyarakat Indonesia meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan laju pengeluaran masyarakat kelas atas yang tumbuh lebih pesat ketimbang masyarakat kelas menengah dan bawah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sumbangan pengeluaran kelompok 20 persen atas terhadap total pengeluaran masyarakat meningkat 1,59 persen. Adapun kelompok 40 persen menengah terkontraksi 1,48 persen, kelompok 40 persen bawah terkontraksi 1,10 persen.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, kontraksi pada pengeluaran kelompok menengah dan bawah tidak terlepas dari lonjakan inflasi yang terjadi sejak tahun lalu. Menurutnya, dampak kenaikan harga berbagai komoditas lebih dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah.

Sementara itu, masyarakat atas memiliki kemampuan konsumsi yang lebih baik, seiring dengan adanya momentum kenaikan tingkat pengembalian atau interest rate berbagai jenis instrumen investasi.

Baca juga: Ketimpangan Meningkat, Pertumbuhan Ekonomi Belum Berkualitas

"Kaum kaya semakin kaya dengan kenaikan interest rate. Jadi kondisi ini diciptakan sendiri oleh pemerintah," kata Huda kepada Kompas.com, Selasa (18/7/2023).

Oleh karenanya, Huda mendorong pemerintah untuk terus menekan tingkat inflasi guna mengatasi ketimpangan yang terjadi saat ini. Menurutnya, meskipun saat ini laju inflasi terus menyusut, harga komoditas di pasaran masih membebani masyarakat.

"Penting bagi pemerintah untuk menurunkan tingkat inflasi agar masyarakat miskin tidak semakin terbebani," ujarnya.

"Saat ini harga-harga kebutuhan pokok mahal dan itu membebani masyarakat miskin," sambung Huda.

Selain menekan inflasi, pemerintah dinilai perlu melakukan upaya ekstra lainnya untuk mengatasi ketimpangan masyarakat Indonesia.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, upaya tersebut harus dilakukan untuk meminimalisasi jarak antara si kaya dan si miskin.

Baca juga: Kemiskinan Menurun, tetapi Ketimpangan Masyarakat Meningkat

Salah satu upaya yang dapat dilakukan menurut Bhima ialah dengan memberlakukan pajak kekayaan. Pajak yang dikenakan terhadap kekayaan wajib pajak (WP) individu ini dinilai dapat dilakukan terhadap 10 persen kelompok kekayaan paling atas nasional. Pengenaan pajak ini nantinya dapat membantu kemampuan belanja negara.

Dengan kemampuan belanja negara yang lebih baik, Bhima juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk memperluas cakupan bantuan sosial (bansos). Perluasan ini utamanya ditujukan kepada kategori menengah rentan.

"Terakhir, evaluasi pembangunan infrastruktur sehingga berkorelasi dengan pemerataan ekonomi khususnya di sektor pertanian, industri manufaktur dan UMKM," tuturnya.

Baca juga: Tingkat Ketimpangan Indonesia Meningkat, Ini Alasannya