Sri Mulyani Mulai Cairkan Anggaran Perbaikan Jalan Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mencairkan anggaran perbaikan jalan daerah. Hal ini merupakan tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatkan Konektivitas Jalan Daerah.

"Upaya Bapak Presiden untuk terus memperbaiki infrastruktur jalan, yang merupakan salah satu infrastruktur yang mempengaruhi produktivitas mobilitas juga sudah mulai dieksekusi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2023, Senin (24/7/2023).

Sri Mulyani mengatakan, dari usulan anggaran sebesar Rp 14,64 triliun yang diajukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebesar Rp 7,45 triliun telah masuk ke daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

Baca juga: Bandingkan dengan Sumatera, Jokowi Sebut Kondisi Jalan di Jawa Tengah Lebih Bagus

"Dan sudah bisa segera dicairkan atau bahkan sudah mulai dilakukan kontraknya," kata dia.

Sementara itu, usulan anggaran sebesar Rp 7,20 triliun untuk pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan masih dalam proses penyusunan DIPA.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, usulan anggaran sebesar Rp 14,64 triliun itu akan digunakan untuk perbaikan 2.740,8 kilo meter (Km) jalan dan 1.350 meter (m) jembatan.

Baca juga: Balas Sindiran Menteri Doyan Utang, Sri Mulyani: Anda Ketinggalan Kereta Jauh Banget

"Dengan langkah ini kita harap pada semester kedua nanti akan ada akselerasi pada kegaitan ekonomi yang berkualitas dan penyerapan anggaran," ucapnya.

Sebagai informasi, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjadja menjelaskan, lewat usulan anggaran yang diajukan, Kementerian PUPR akan menyiapkan 573 paket pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jalan daerah pada tahap awal.

Dari jumlah tersebut, 276 paket pekerjaan rencananya akan dilakukan melalui lelang (tender), 269 paket pekerjaan dengan e-katalog, dan 28 paket melalui pendekatan repeat order (RO).

Baca juga: Indonesia Disebut Gagal Sistemik, Stafsus Sri Mulyani: Penilaian Tidak Berdasar

Adapun, penggunaan pendekatan repeat order telah dikonsultasikan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Kita berharap anggaran nya segera bisa disetujui oleh Kemenkeu," ujar Endra, dilansir dari Kontan.co.id.

Baca juga: Perbaikan Jalan di Bengkulu dan 12 Provinsi Lain Dimulai Pekan Ketiga Juli 2023