Jokowi Bagi-bagi Bansos Beras 30 Kg Jelang 2024, Sasar 21,3 Juta Penerima

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras bagi keluarga penerima manfaat (KPM) pada tiga bulan terakhir tahun ini. Hal itu sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bansos beras 30 kilogram (kg) akan dibagikan secara bertahap sebesar 10 kg beras setiap bulan, yakni pada Oktober-Desember 2023.

"Bapak Presiden (Joko Widodo) telah meminta untuk kita menambahkan lagi bantuan pangan  untuk masyarakat kelompok miskin," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2023, Senin (24/7/2023).

Baca juga: Bansos PKH Tahap 3 Sudah Cair, Simak Cara Mengecek PKH Berikut Ini

"Jadi mereka akan mendapatkan 3 bulan, 30 kilogram, 10 kilogram per bulannya," kata dia.

Lebih lanjut Sri Mulyani menyebutkan, program bansos tersebut akan menyasar 21,35 juta KPM. Untuk merealisasikan program itu, pemerintah mengalokasikan anggaran bansos tambahan sebesar Rp 8 triliun.

Tambahan penyaluran bansos pangan dinilai perlu dilakukan untuk memperkuat upaya pemulihan ekonomi nasional. Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah berupaya untuk tidak meninggalkan kelompok paling rentan dalam pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung.

Baca juga: Pertanyakan Penyaluran Bansos Pangan, DPR: Di Beberapa Daerah Dijadikan Kepentingan Politik

"Sehingga kita melindungi dan memperkuat kelompok paling rentan, yaitu kelompok paling rentan," ucapnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah melaksanakan program bansos beras gratis bagi KPM pada Maret-Mei 2023. Pada periode tersebut, pemerintah melalui Perum Bulog menyalurkan 640.000 ton beras untuk 21,3 juta KPM.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sempat meminta kepada pemerintah untuk menambah periode penyaluran bansos beras. Hal itu dinilai diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelompok rentan dan miskin.

Baca juga: Satgas Pangan Diminta Pastikan Penyaluran Beras Bansos 2023 Tak Dikorupsi