Satgas Pangan Diminta Pastikan Penyaluran Beras Bansos 2023 Tak Dikorupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta Satgas Pangan untuk memastikan agar penyaluran bantuan sosial alias bansos pangan beras dan telur tidak dikorupsi ataupun diselewengkan.

"Menanggapi isu penyalahgunaan bansos pangan dibeberapa daerah, kami meminta bantuan Satgas Pangan untuk telusuri dan memastikan agar tidak terjadi penyelewangan," ujarnya saat RDP bersama dengan DPR RI di Senayan, Senin (5/6/2023).

Arief menegaskan, apabila didapati penyalahgunaan dalam distribusi, pihaknya bersama dengan Direktur Utama Perum Bulog tidak akan segan-segan menindak tegas dan akan membawa ke jalur hukum. "Termasuk kalau ada oknum dari kami atau Bulog akan kami tindak," kata Arief.

Baca juga: Beras Bansos Disalurkan, Bos Bulog: Setiap Hari Kami Trace Barang Ini Lari ke Mana

Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Budi Waseso menjamin penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan beras tahun ini bebas dari tindak pidana korupsi.

Adapun pemerintah menggelontorkan 640.590 ton beras untuk program Bantuan Pangan Ramadhan yang akan disalurkan kepada 21,3 juta penerima untuk 3 bulan alokasi Maret, April, Mei.

Budi Waseso menuturkan, penyaluran bansos kali ini merupakan beras premium dengan kualitas patah (broken) hanya 5 persen dan berstandar internasional. Sehingga menurut dia, sangat kecil kemungkinannya untuk dikorupsi.

"Justru ini sekarang kenapa saya berusaha (beras) premium agar tidak ada korupsi biar enggak ada lagi pesaingnya," ujar Budi Waseso saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/4/2023

"Enggak ada lagi persaingan karena berasnya sudah premium, siapa yang mau nandingin? Apalagi broken 5 persen ini standar internasional, jadi siapa yang mau ngalahin? Enggak ada, rugi dia," sambungnya.

Baca juga: Beras Bansos 10 Kilogram Mulai Disalurkan, Ini Syarat Penerimanya

Pria yang akrab disapa Buwas ini menilai, para oknum akan sulit meningkatkan kualitas beras tersebut lantaran jika dijual pun harganya sangat mahal mencapai Rp 13.000 per kilogram.

"Meningkatkan kualitas seperti itu, dari mana harganya dapet? Pasti di atas Rp 13.000. Ya enggak mungkin lah (dikorupsi)," kata Buwas.