Menteri Bahlil: Kami Sudah Sepakat KUR sampai Rp 100 Juta Tidak Pakai Jaminan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta kepada bank milik negara atau Himbara agar tidak ada lagi syarat agunan ketika pelaku UMKM ingin meminjam modal dana usaha.

Karena saat kegiatan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlangsung di Pekanbaru, pada hari ini (10/8/2023), masih terdapat UMKM dimintai agunan oleh bank dengan nilai kredit Rp 50 juta.

"Pak (Deputi BUMN) kita kan sudah sepakat bahwa kredit KUR sampai dengan Rp 50 juta, bahkan sampai Rp 100 juta itu tidak pakai jaminan," katanya dalam pemberian NIB di Pekanbaru, Riau, dikutip dari tayangan Youtube Kementerian Investasi, Kamis.

Bahlil menyampaikan pesan kepada Menteri BUMN Erick Thohir melalui deputinya yang hadir pada kegiatan itu agar tidak lagi ada permintaan agunan sebagai jaminan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Baca juga: Pemerintah Pangkas Target Penyaluran KUR 2023 Jadi Rp 297 Triliun

"Jadi Pak (Deputi BUMN), kalau masih ada seperti ini kasih tahu Pak Erick (Menteri BUMN). Apalagi bank Himbara enggak boleh," pesan Bahlil.

Padahal peniadaan syarat jaminan itu sudah pernah dibawa dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden pun kata Bahlil, menyetujui usulan tanpa syarat agunan tersebut.

"Jadi Pak Deputi BUMN, ini sudah saya bawa ke ratas. Saya sudah sampaikan ke ratas. Bagaimana UMKM dimintai agunan, kios saja sewa, rumah saja masih kos-kosan, pendapatan saja belum tentu ada tiap hari, bagaimana mau punya jaminan," lanjutnya.

"Makanya Bapak Presiden Jokowi membuat kebijakan, kredit tanpa agunan KUR itu yang menjadi jaminan adalah negara lewat asuransi," ucap Bahlil.

Baca juga: Sri Mulyani Akui Program KUR Punya Kelemahan

Selain itu, Bahlil juga berpesan kepada pelaku UMKM supaya KUR tersebut dimanfaatkan sesuai kebutuhan usahanya.

"Tapi jangan pakai kredit beli handphone, beli motor, beli moge lagi, bahaya itu barang," ucapnya.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, hingga 31 Juli 2023, penyaluran KUR mencapai Rp 126,3 triliun yang diberikan kepada 2,3 juta debitur. Dengan non-performing loan (NPL) terjaga di 1,63 persen.

"Dari sisi capaian KUR produksi sebesar 55,4 persen dan graduasi sebesar 52 persen. Dalam penghargaan KUR kali ini, pemerintah memutuskan untuk provinsi kategori terbaik adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Untuk inovasi terbaik adalah Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bali," kata dia dalam penganugerahan KUR di Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Baca juga: Realisasi Penyaluran KUR Tinggi, Pemda Bisa Dapat Insentif