Bahlil Tak Ingin UMKM Jadi Komoditas Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengaku tidak ingin usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hanya bergantung pada momen tahun politik.

Hal itu dia ungkapkan dalam agenda pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku UMKM di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8/2023).

"Saya buat kebijakan bapak, ibu semua. Saya sampaikan kepada bapak presiden, UMKM ini hidup ketika ada pilkada, ketika pileg, ketika ada pilpres dan mereka selalu dijadikan komoditi politik. Saya sebagai menteri yang berasal dari UMKM tidak mau itu terjadi terus-menerus," katanya dikutip dari kanal Youtube Kementerian Investasi.

Bahlil pun mengungkapkan pernah merasakan duka menjadi pelaku UMKM. Karena dulunya dia juga merintis sebagai UMKM. Termasuk pengalaman saat mencari modal usaha di bank.

Baca juga: UMKM Makanan dan Minuman Keluhkan Penurunan Omzet: Kacau, Malah Lebih Parah dari Masa Pandemi

"Saya punya sejarah pernah menjadi UMKM. Saya pernah menjual ikan di pasar, saya pernah menjual bawang, saya pernah punya omzet Rp 60 juta dan saya tahu betul sakitnya UMKM. Pinjam uang di bank, diputar-putar, izin mau dibuat diminta uang, pinjam uang di bank minta aset. Saya tahu sakit bapak, ibu semua (UMKM)," ungkapnya.

Selain itu, dia juga membeberkan ketidakadilan perbankan dalam penyaluran dana ke UMKM. Bank memiliki anggaran kredit sebesar Rp 6.000 triliun pada 2020.

Faktanya, uang tersebut justru lebih dikucurkan kepada pelaku usaha besar ketimbang UMKM. Padahal pelaku UMKM ini justru penyelamat perekonomian pada saat krisis moneter 1998.

"Total kredit yang dikucurkan dari perbankan itu Rp 6.000 triliun. Sekarang Rp 6.500 sampai Rp 7.000 triliun. Kredit yang dibawa ke luar negeri tahun 2020 itu sampai Rp 300 sampai Rp 400 triliun. Berarti ada Rp 5.700 triliun dikucurkan ke nasabah," paparnya.

Baca juga: Teten: Presiden Setuju Penghapusan Kredit Macet UMKM, Tapi Ada Syaratnya

"Untuk UMKM tidak lebih dari Rp 1.235 triliun, hanya sekitar 18-19 persen. Selebihnya (disalurkan) kepada pengusaha besar. Tetapi uang yang kalian himpun itu uang UMKM. Di situ saya katakan ketidakadilan perbankan kepada UMKM dalam penyaluran kredit," lanjut Bahlil.

Atas hal tersebut, mantan Ketua Umum Hipmi ini pun mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar lebih banyak dana kredit yang disalurkan kepada UMKM.

"Maka apa yang saya sampaikan kepada bapak presiden, harus memberikan kredit ke UMKM lebih besar. Bapak presiden setuju. Setelah saya cek kenapa bapak presiden setuju, karena bapak presiden juga dari UMKM," ucap Bahlil Lahadalia.

Baca juga: Pemerintah Bakal Hapus Kredit Macet UMKM, OJK: Bukan Berarti Semua Dihapus Begitu Saja...