Ini Alasan Anggaran Perlindungan Sosial 2024 Melesat 12,4 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 493,5 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) pada tahun anggaran 2024. Nilai tersebut meningkat 12,4 persen secara tahunan setelah terus menyusut sejak 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, nilai anggaran perlinsos pada tahun depan hampir mendekati alokasi anggaran pada saat pandemi Covid-19 muncul atau tahun 2020. Pada tahun tersebut anggaran perlinsos melonjak 61,5 persen secara tahunan enjadi Rp 498 triliun.

"Kalau tahun 2020 memang rakyat tidak bisa kemana-mana dan oleh karena itu perlinsos dinaikan dari Rp 398 triliun ke Rp 498 triliun yaitu 2019-2020," ujar dia, dalam konferensi pers RAPBN 2024 dan Nota Keuangan, dikutip Minggu (20/8/2023).

Baca juga: Jokowi: Anggaran Perlindungan Sosial Capai Rp 3.212 Triliun sejak 2015

Secara rinci, anggaran perlinsos akan digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako sebesar Rp 81,2 triliun (meningkat Rp 7,4 triliun) dan Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga bantuan iurang pekerja sebesar Rp 82,3 triliun (meningkat Rp 10,3 triliun).

Kemudian, anggaran perlinsos juga akan digunakan untuk subsidi non energi yang mencapai Rp 114,3 triliun (meningkat Rp 36,1 triliun) serta subsidi energi yang terdiri dari subsidi listrik, BBM, dan elpiji sebesar Rp 185,9 triliun.

Meskipun anggaran perlinsos meningkat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang, pemerintah belum menyiapkan program bantuan sosial (bansos) baru untuk tahun depan. Program-program bansos yang akan dijalankan pada tahun depan masih berkelanjutan dengan program tahun ini.

"Bansosnya sekarang belum ada yang baru, semuanya yang sedang berjalan sekarang," katanya.

Baca juga: Pemerintah Naikkan Anggaran Perlindungan Sosial 2024 hingga RP 546,9 Triliun

Adapun alasan kenaikan anggaran perlinsos menurut Airlangga ialah untuk membantu pemerintah menekan angka kemiskinan dan merealisasikan target pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Kemiskinan itu sesuai rencana progeam pemerintah, tahun depan program terakhir Jokowi Ma'ruf, makanya program near zero ini perlu terus dipacu," tuturnya.

Baca juga: Anggaran Perlinsos Turun 4,7 Persen, Ekonom: Berpotensi Ganggu Pertumbuhan Ekonomi