OJK: Gap Inklusi Keuangan Masyarakat Kota dan Perdesaan Makin Sempit

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Eksekutif Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, semakin lama kesenjangan atau gap inklusi keuangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan semakin menyempit.

“Kesenjangan indeks inklusi keuangan di wilayan perdesaan dan perkotaan, dari yang sebelumnya 15 persen pada tahun 2019, turun menjadi 4 persen di tahun 2022,” kata wanita yang akrab disapa Kiki dalam acara ASEAN Fest 2023: OJK Seminar on Financial Inclusion di Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Berdasarkan survei nasional finansial, literasi, dan inkluasi keuangan, pada tahun 2022 indeks inklusi finansial di wilayah perdesaan sebesar 82,7 persen. Sementara di daerah perkotaan tingkat inklusi finansial sebesar 86,7 persen. Hal tersebut secara signifikan mempersempit gap.

Baca juga: Lewat Transformasi Layanan Perbankan Digital, Bank Mandiri Terus Dorong Inklusi Keuangan

Kiki mengatakan, untuk mendorong negara Asean memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat, inklusif, dan berkelanjutan, hal yang penting dilakukan adalah dengan dengan tetap menjaga stabilitas keuangan.

Dia bilang, inklusi keuangan tetap menjadi salah satu isu prioritas dalam pembangunan ekonomi Asean. Hal ini tercermin dalam deklarasi para pemimpin Asean yang antara lain menggarisbawahi komitmen ASEAN untuk mendukung inklusi keuangan.

“Oleh karena itu, OJK secara konsisten terus berinovasi untuk mendorong percepatan dalam inklusi keuangan di seluruh wilayah, terutama di wilayah perdesaan,” jelas dia.

Baca juga: OJK Resmi Terbitkan Aturan Bursa Karbon, Simak 10 Poin Pentingnya

Adapun salah satu inisiatifnya adalah pembentukan tim akselerasi akes keuangan daerah atau Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang saat ini berjumlah 495 TPAKD di 34 provinsi. Dia bilang, TPAKD sangat berguna dalam mengatasi gap inklusi keuangan di perdesaan dan perkotaan.

“Program ekosistem inklusi keuangan, seperti TPAKD berguna mendorong korelasi positif dengan mendorong indeks inklusi keuangan di wilayah yang luas. Ini juga mengatasi kesenjangan yang inklusif antara wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan,” tambah dia.

Untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024, OJK memastikan pihaknya terus mempersempit inklusi keuangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan yang dilakukan melalui event, seminar, hingga tim untuk memberdayakan daerah terpencil.

“Saya dan Pak Mahendra (Ketua Dewan Komisioner OJK) berdiskusi banyak tentang topik terbaik yang akan kami hadirkan (di acara ini). Ini adalah acara kolaboratif antara BI dan OJK. Diharapkan acara ini dapat mendorong inisiatif berbagai negara, dalam mendukung dan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” tegas Kiki.