Kepala Otorita Bantah ASN Enggan Pindah ke IKN karena Alasan Hunian

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono menepis kabar jika banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) enggan pindah ke ibu kota baru lantaran hunian yang ditempati harus berbagi.

"Enggak ah, banyak (ASN) yang mau pindah (ke IKN)," kata dia ditemui dalam Peluncuran Asosiasi ESG Indonesia, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Bambang menjelaskan, hunian dinas AS di IKN berbentuk apartemen yang kebanyakan akan diisi pegawai berstatus single atau belum menikah.

Porsinya sebesar 50 persen untuk belum menikah, separuhnya lagi untuk orang yang sudah menikah. Namun untuk pengaturan huniannya akan diatur oleh Kementerian PUPR, sedangkan kepindahan ASN-nya menjadi ranah Kementerian PANRB.

Baca juga: Pemerintah Upayakan Generasi Milenial Punya Rumah di IKN

"Jadi udah ada list namanya segala macam, tinggal nanti kita atur jika sudah tersedia tower apartemennya mereka akan pindah," ujar Bambang.

"(Sebanyak) 50 persen untuk yang single, 25 persen untuk yang couple, tetapi enggak punya anak, baru 25 persen yang punya anak. Memang yang 50 persen itu untuk yang single sih," lanjut dia.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pada tahap awal, pemerintah akan segera membangun 47 menara rumah susun (rusun) untuk rumah dinas ASN, TNI, dan Polri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Baca juga: Molor dari Target, Pembangunan 47 Tower ASN, TNI, dan Polri di IKN Dimulai September 2023

"Tadi sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun," ujar Basuki usai mengikuti rapat terbatas (ratas) mengenai hunian ASN, TNI, dan Polri di Kantor Presiden, dikutip melalui laman Sekretariat Kabinet, Selasa (31/1/2023).

Dia menyebutkan, pembangunan hunian ketiga instansi tersebut akan dimulai pada tahun ini, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9,4 triliun.

"Kalau dalam jadwalnya kalau supaya selesai 2024 ya Juni-Juli (2023) harus sudah mulai bekerja," ucap Basuki.

Sedangkan, jumlah ASN, TNI, dan Polri yang akan dipindahkan ke IKN hingga tahun 2024 mencapai 16.900 orang.

Baca juga: Pembangunan IKN Tahap I Diproyeksi Capai 70 Persen di Akhir 2023