Jokowi Ingin KUR Tanpa Jaminan Gunakan Sistem Kredit Skoring

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan program penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tanpa jaminan atau agunan, bisa berjalan dengan optimal.

Hal itu diungkapkannya saat membuka Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)  ke-XVIII di ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/8/2023).

Jokowi menuturkan, saat ini dirinya tengah mendorong para menteri terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk merealisasikan sistem KUR tanpa jaminan. Menurut dia, penyaluran KUR bisa dilakukan dengan sistem kredit skoring.

Baca juga: Ukur Skor Kredit, Apakah BI Checking Sama dengan SLIK OJK?

"Saya masih terus mendorong kepada menteri, OJK, BI agar kalau bisa urusan kredit KUR ini tanpa agunan, mestinya harus menggunakan sistem kredit skoring," ucap dia.

Ia mengatakan, sistem kredit skoring bagi pelaku UMKM sudah umum dilakukan di sejumlah negara. Jokowi bilang, setidaknya ada 145 negara yang sudah menerapkan sistem tersebut.

"Jadi melihat skor, melihat karakternya (pelaku UMKM), baik enggak, baru dikasih (KUR) Rp 500 juta, Rp 300 juta, Rp 100 juta, mestinya begitu," katanya.

Kepala negara meyakini, penerapan kredit skoring akan membantu para pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya, terlebih bagi yang baru memulai.

Lantaran, para pelaku usaha yang pemula seringkali belum memiliki aset untuk dijadikan sebagai jaminan saat ingin mendapatkan pendanaan dari perbankan.

"Pengusaha-pengusaha muda yang baru berangkat masuk ke dunia usaha biasanya belum memiliki aset maupun agunan. Jadi kalau diberikan dengan sistem kredit skoring itu akan lebih memudahkan, dan ini akan terus saya dorong," paparnya.

Baca juga: Cara Cek dan Hapus Riwayat Daftar Hitam BI Checking

Jokowi menambahkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 460 triliun untuk penyaluran KUR tahun ini. Pinjaman bagi pelaku UMKM ini hanya berbunga 6 persen dengan plafon pinjaman mencapai Rp 500 juta.

Ia pun meminta alokasi KUR tersebut tersalurkan seluruhnya. Oleh sebab itu, dirinya terus mendorong penyaluran KUR tanpa jaminan bagi para pelaku UMKM.

"Kuota Rp 460 triliun ini harus dihabiskan. Jangan sampai ada yang tersisa karena bunganya hanya 6 persen, dan ini betul-betul hanya untuk UMKM," kata dia.

Baca juga: Penyaluran KUR Capai Rp 148,95 Triliun per Agustus 2023