Perjalanan Panjang Kerja Sama Ekonomi ASEAN

Hal ini memudahkan ekspor barang dan jasa Indonesia ke negara tetangga, baik oleh usaha besar maupun kecil.

Dengan pasar lebih besar, pelaku usaha dapat meningkatkan produksi, mengoptimalkan kapasitas pabrik, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Kedua, kerja sama ekonomi ASEAN mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan perdagangan dan investasi.

Dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC), dilakukan upaya pembentukan pasar tunggal dan produksi terpadu di ASEAN.

Hal ini menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan membuka jalan bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Investasi asing akan meningkatkan pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Ketiga adalah Transfer Teknologi dan Pengetahuan. Kerja sama ekonomi ASEAN juga mencakup transfer teknologi dan pengetahuan antarnegara anggota.

Melalui transfer teknologi, negara ASEAN dapat memperoleh akses terhadap inovasi terkini di berbagai sektor ekonomi.

Selain itu, pertukaran ilmu pengetahuan melalui seminar, konferensi, dan program pelatihan meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia di tingkat regional dan internasional.

Hanya saja perlu dicatat, sumber teknologi dan pengetahuan tetap saja dari negara di luar ASEAN seperti AS, Eropa, Jepang dan China.

Keempat, kerja sama ekonomi ASEAN juga mencakup harmonisasi kebijakan dan standar di berbagai sektor.

Hal ini menguntungkan masyarakat Indonesia dengan menyederhanakan prosedur perdagangan, menghilangkan hambatan teknis, dan melakukan standarisasi produk.

Dengan harmonisasi kebijakan dan standar, perdagangan intra-ASEAN menjadi lebih efisien dan transparan, sehingga memudahkan akses pasar barang-barang Indonesia.

Selain itu, harmonisasi kebijakan berkontribusi terhadap iklim investasi yang stabil dan dapat diprediksi, sehingga memberikan kepastian hukum bagi investor.

Harmoniosasi kebijakan dan standar merupakan bagian yang paling sulit dan menantang. Sepuluh negara telah memiliki perundangan, sistem pemerintahan dan kebijakan yang berbeda, jadi memerlukan waktu dan keinginan politik untuk melakukannya.