Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Andrean Rifaldo
Praktisi Perpajakan

Praktisi perpajakan. Tulisan yang disampaikan merupakan pendapat pribadi dan bukan merupakan cerminan instansi.

Menanti Pencapaian Nol Persen Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Kompas.com - 04/09/2023, 16:43 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Data Susenas 2018 juga mencatat tingginya tingkat putus sekolah pada penyandang disabilitas dengan total 140.000 anak.

Pada akhirnya, isu kesehatan dan pendidikan tersebut menumbuhkan kesenjangan kesejahteraan. Ketimpangan ini menjadi penghambat utama dalam mengatasi kemiskinan.

Pada 2021, UNDP menemukan bahwa Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan kesenjangan tertinggi di Kawasan Asia-Pasifik.

Upaya mengentaskan kemiskinan

Oleh karena itu, mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem tahun 2024 akan memerlukan upaya besar.

Dibutuhkan kebijakan transformasi untuk menciptakan akses kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang lebih baik.

Pada tahun ini, anggaran kesehatan reguler telah tumbuh 37 persen mencapai Rp 178,7 triliun. Dana ini mendukung berlangsungnya program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah mencakup 95,74 persen populasi nasional sebanyak 259,5 juta jiwa.

Dari total tersebut, 61,7 persen peserta merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai oleh APBN dan APBD.

Selain itu, Program Percepatan Penurunan Stunting tahun ini juga akan mencakup penyediaan gizi tambahan bagi 50.000 ibu hamil dan 138.889 balita yang membutuhkan.

Langkah ini mewujudkan komitmen menurunkan prevalensi stunting dari 21,6 persen menjadi 14 persen sesuai target tahun depan.

Anggaran pendidikan tahun ini juga mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah, mencapai Rp 612,2 triliun.

Beberapa sasaran utamanya untuk meningkatkan akses pendidikan melalui Program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta anak, mencakup 45,5 persen jumlah siswa nasional.

Sebanyak 49,9 persen anggaran tersebut akan disalurkan ke pemerintah daerah. Tujuannya untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), yang akan memberikan manfaat bagi 50,7 juta anak.

Dalam peningkatan kesejahteraan, anggaran perlindungan sosial senilai Rp 476 triliun. Selain itu, akan melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako bagi 10 juta dan 18,8 juta rumah tangga.

Laporan Bank Dunia (2020) menegaskan, “Beragam program jaminan sosial telah melindungi para pekerja sektor formal dan membantu banyak rumah tangga rentan di Indonesia.”

Waktu terus berjalan menuju tenggat target nol kemiskinan ekstrem nasional. Hanya melalui kebijakan yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, dapat diwujudkan investasi besar bagi kesejahteraan masyarakat untuk mencapai target tersebut tahun depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com