Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Klarifikasi Tudingan APBN Digadaikan ke China demi KCJB

Kompas.com - 20/09/2023, 09:27 WIB
Muhammad Idris

Penulis

Penjelasan Stafsus Sri Mulyani

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, pemberian jaminan Pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur bukan yang pertama kalinya.

Yustinus menyebutkan, beberapa proyek selain KCJB juga mendapatkan keistimewaan yang sama, mulai dari proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik batu bara PT PLN (Persero) 10.000 tahap 1 dan 2 hingga proyek LRT Jabodebek.

Menurutnya, selama ini pemberian penjaminan Pemerintah tidak pernah menjadi masalah, sebab dalam pelaksanaannya Pemerintah mengedepankan tata kelola dan manajemen risiko agar kas negara tidak terbebani.

"Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China," kata dia, dalam unggahan akun resmi X-nya.

Lebih lanjut, Yustinus menjelaskan, penjaminan Pemerintah terkait overrun cost Kereta Cepat Jakarta Bandung diberikan kepada PT KAI selaku ketua konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Baca juga: Utang Kereta Cepat Dijamin Negara, Pemerintah Pede KAI Bisa Bayar

Pemberian penjaminan Pemerintah dilakukan agar KAI dapat meningkatkan reputasinya ketika mengajukan pinjaman penagangan overrun cost ke kreditur.

"Yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan Pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," ujar Yustinus.

Adapun pemberian penjaminan diberikan setelah Komite Kereta Cepat Jakarta Bandung yang beranggotakan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi, menteri keuangan, menteri perhubungan, dan menteri BUMN melakukan rapat.

Pada saat bersamaan, dalam upaya mitigasi risiko atas pelaksanaan penjaminan Pemerintah, Yustinus bilang, Pemerintah melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas penjaminan yang diberikan.

"Penjaminan pemerintah oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan tata kelola dan peraturan yang berlaku, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip penjaminan pemerintah, yang mencakup kemampuan keuangan negara, keberlanjutan fiskal, dan manajemen risiko fiskal," tutur Yustinus.

Baca juga: Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dijamin Negara, Stafsus Sri Mulyani Tampik APBN Digadaikan ke China

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com