Indonesia Punya Waktu sampai 10 Tahun untuk Transformasi Ekonomi di Daerah Penghasil Batu Bara

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Essential Services Reform (IESR) memperkirakan Indonesia mempunyai waktu 5-10 tahun untuk melakukan transformasi ekonomi di daerah-daerah penghasil batu bara. Hal ini sebagai dampak dari menurunnya produksi dan penggunaan batu bara.

"IESR mengestimasikan bahwa Indonesia punya waktu 5-10 tahun untuk melakukan penyesuaian dengan mentransformasi ekonomi di daerah-daerah penghasil batu bara di Indonesia seiring dengan turunnya produksi yang berpengaruh terhadap berkurangnya permintaan negara dan daerah penghasil batu bara," ujar Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam webinar Sunset PLTU dan Industri Batubara, Rabu (27/9/2023).

Ia menuturkan, Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan transisi energi yang akan mempengaruhi konsumsi batu bara domestik.

Baca juga: OJK Sebut 99 PLTU Batu Bara Berpotensi Masuk Bursa Karbon Tahun Ini

Namun, saat ini Indonesia masih mengandalkan 75-80 persen produksi batu bara untuk ekspor ke beberapa negara, seperti China, India, dan Vietnam. Adapun negara-negara itu juga tengah berupaya menurunkan konsumsi batu bara agar selaras dengan target net zero emission (NZE)-nya.

IESR memperkirakan permintaan batu bara domestik akan mencapai puncaknya pada 2025-2030, setelah itu akan permintaan batu bara domestik tersebut akan turun secara signifikan. Sementara, jika melihat tren permintaan ekspor batu bara, diprediksi ekspor batu bara akan turun setelah 2025.

"IESR pun memandang Indonesia perlu mengantisipasi potensi penurunan ekspor batu bara dengan memastikan transisi energi berlangsung secara adil, mencapai transformasi ekonomi yang berkelanjutan, serta melakukan pendataan dampak penurunan konsumsi batu bara terhadap berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, lingkungan," papar Fabby.

Menurut dia, dalam memastikan transisi energi yang berkeadilan, setidaknya perlu memperhatikan tiga faktor yaitu keterkaitan antara ekonomi lokal dengan batu bara, kesiapan sumber daya manusia yang ada, dan rencana mitigasi dengan mempertimbangkan opsi-opsi alternatif perekonomian yang bisa dikembangkan di daerah tersebut.

Baca juga: Transformasi Energi Bisa Dorong Indonesia Jadi High Income Country pada 2045?

Analis Kebijakan Lingkungan IESR Ilham Surya menambahkan, transisi energi akan berdampak terhadap daerah penghasil batu bara di Indonesia, seperti Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Berdasarkan laporan IESR berjudul Just Transition in Indonesia’s Coal Producing Regions, Case Studies Paser and Muara Enim, ditemukan bahwa kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) sekitar 50 persen dan 70 persen di Muara Enim dan Paser selama satu dekade terakhir.

Selain itu, dana bagi hasil(DBH) dari pajak dan royalti pertambangan batu bara berkontribusi signifikan pada pendapatan pemerintah (APBD) hingga 20 persen di Muara Enim dan rata-rata 27 persen di Paser.

"Analisis modelling input-output kami di Kabupaten Muara Enim menunjukkan batu bara hanya memberikan nilai tambah berupa kompensasi sekitar 20 persen bagi pekerja, dibandingkan 78 persen yang digunakan untuk perusahaan batu bara itu sendiri," jelas dia.

"Hal ini menunjukkan bahwa walaupun kontribusi PDRB sektor pertambangan tinggi, antara 50 persen di Muara Enim dan 70 persen di Paser, tidak mencerminkan terdistribusinya manfaat bagi masyarakat lokal dan tidak banyak menimbulkan efek berganda (multiplier effect) yang besar," tambah Ilham.

IESR menilai penghasil batu bara memerlukan transformasi ekonomi untuk memangkas ketergantungan tinggi terhadap ekonomi yang berasal dari batu bara.

Kajian IESR menemukan beberapa sektor unggulan yang bisa dikembangkan seperti di Kabupaten Paser,dapat mengembangkan jasa keuangan, manufaktur dan pendidikan. Sedangkan di Kabupaten Muara Enim, dapat mengembangkan manufaktur dan penyediaan akomodasi, serta makan-minuman.

Baca juga: PLN Gandeng Perusahaan Energi UEA untuk Ekspansi PLTS Terapung Cirata