Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Perusahaan Validasi dan Verifikasi GRK di RI Telah Berstandar Internasional

Kompas.com - 25/10/2023, 19:26 WIB
Aprillia Ika

Editor

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Akreditasi Nasional, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyatakan bahwa empat perusahaan telah memenuhi standard internasional sebagai lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca - nilai ekonomi karbon (LVV GRK - NEK).

Keempat perusahaan itu adalah PT Sucofindo, PT TUV Rheinland, PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU), dan PT TUV Nord.

Kepala BSN Kukuh S Achmad mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 98/2021 dan Peraturan Menteri LHK No. 21/2022, lembaga yang melakukan validasi dan verifikasi harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan SNI ISO/ IEC 17029: 2019 dan ISO Series turunannya.

“Kami mengucapkan selamat untuk PT Sucofindo, PT TUV Rheinland, PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU), dan PT TUV Nord telah memenuhi standar internasional sebagal lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca (LVV GRK) - Nilai Ekonomi Karbon (NEK), sehingga kompetensi dan skema mereka sudah diakui secara internasional. Para LVV ini sudah dipastikan 3 kata kuncinya, yaitu kompetensi, konsistensi, dan imparsialitasnya,” kata Kukuh, melalui keterangan pers, Rabu (25/10/2023).

Baca juga: Mowilex, Pemegang Sertifikat Karbon Netral Pertama di Indonesia

Sebagai lembaga penilai kesesuaian (LPK), empat perusahaan itu merupakan anggota Perkumpulan Penilai Kesesuaian Seluruh Indonesia atau Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia (ALSI).

Untuk itu, keempat perusahaan itu berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dan pihak lainnya dalam merealisasikan aksi mitigasi perubahan iklim dan pencapaian target kontribusi nasional yang ditetapkan (nationally determined contribution/NDC) melalui layanan jasa LVV GRK NEK.

Selain itu, keempat lembaga penilai kesesuaian tersebut juga mendukung Program “Rumah Kolaborasi dan Konsultasi lklim dan Karbon (RKKIK)” dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diresmikan pada 24 Oktober 2023.

Program KLHK tersebut sebagai sarana kolaborasi untuk memberikan layanan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan NDC dan nilai ekonomi karbon serta untuk memberikan pelayanan atas permintaan opini dalam mendukung bursa karbon.

“Melalui 4 LVV ini merupakan upaya kerja sama yang tidak terpisahkan untuk membangun tata kelola bursa karbon yang kredibel dan berintegritas,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam acara Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) 2023, Selasa (24/10/2023).

Baca juga: Menperin Targetkan Nol Emisi Karbon di Sektor Industri 2050

Ketua ALSI Nyoman Susila menambahkan bahwa ALSI dapat berperan mendukung RKKIK melalui program penyuluhan dan pelatihan umum terkait rencana strategis Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, Pengenalan Metodologi MRV (Measurement, Reporting, dan Verification), implementasi capaian aksi mitigasi, dan pengenalan standar ISO 17029:2019 dan ISO series turunannya.

“Hal ini sesuai dengan misi yang diemban oleh ALSI yakni; Mengusahakan penyuluhan dan pemasyarakatan tentang jasa-jasa sertifikasi kepada instansi-instansi pemerintah dan dunia usaha Indonesia, serta menjalin kerja sama yang baik dengan instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait di dalam pengembangan dan Penerapan standard,” kata Nyoman Susila.

Nyoman Susila menambahkan bahwa 4 LVV dari ALSI ini memiliki kompetensi dan kapasitas yang cukup dalam melakukan kegiatan validasi dan verifikasi sehingga laporan opini untuk perhitungan klaim karbon yang diterbitkan sesuai peranan LVV.

“Kami siap mendukung pemerintah mewujudkan perdagangan karbon dan menjadikan Indonesia sebagai Bursa Karbon Dunia, melalui layanan Lembaga Validasi dan Verifikasi dengan skema GRK dan NEK,” kata Nyoman Susila.

Baca juga: Bursa Karbon Sepi Peminat, OJK: Jangan Bandingkan dengan Saham

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nyaris 10 Juta Gen Z Menganggur, Kemenko Perekonomian Tawarkan Program Prakerja

Nyaris 10 Juta Gen Z Menganggur, Kemenko Perekonomian Tawarkan Program Prakerja

Whats New
IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
 The Fed Pertahankan Suku Bunga Tetap Stabil, dan Berencana Lakukan Pemotongan Tahun Ini

The Fed Pertahankan Suku Bunga Tetap Stabil, dan Berencana Lakukan Pemotongan Tahun Ini

Whats New
The Fed Tahan Suku Bunga, Saham di Wall Street Mayoritas Bullish

The Fed Tahan Suku Bunga, Saham di Wall Street Mayoritas Bullish

Whats New
Tarif Internet Starlink Vs Provider Lokal, Mana Lebih Murah? Ini Penjelasan Kominfo

Tarif Internet Starlink Vs Provider Lokal, Mana Lebih Murah? Ini Penjelasan Kominfo

Whats New
[POPULER MONEY] Kominfo Bantah Beri Karpet Merah ke Starlink | Ditransfer Uang Pinjol Ilegal, Ini yang Harus Dilakukan

[POPULER MONEY] Kominfo Bantah Beri Karpet Merah ke Starlink | Ditransfer Uang Pinjol Ilegal, Ini yang Harus Dilakukan

Whats New
Diperintah Jokowi Akuisisi Perusahaan Kamboja, Dirut Bulog: Pembicaraan Sudah Dilakukan

Diperintah Jokowi Akuisisi Perusahaan Kamboja, Dirut Bulog: Pembicaraan Sudah Dilakukan

Whats New
OJK: Kredit Macet 15 'Fintech Lending' di Atas 5 Persen

OJK: Kredit Macet 15 "Fintech Lending" di Atas 5 Persen

Whats New
Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Whats New
Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Whats New
Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Whats New
Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk 'Subholding Company' Anak Usaha

Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk "Subholding Company" Anak Usaha

Whats New
Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Whats New
Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Whats New
Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com