Menimbang Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Moneter

Pemerintah pernah membuat regulasi ini untuk mengatur pemenuhan permintaan minyak goreng dalam negeri beberapa waktu lalu, ketika minyak goreng raib dari pasar. Kebijakan ini dikenal dengan istilah domestic market obligation (DMO).

Pemerintah juga bisa menambah pasokan barang dan jasa dalam negeri dengan membuka “kran” impor sehingga pasokan barang dalam negeri tetap cukup dan tidak memicu gejolak harga signifikan.

Kebijakan ini sering dilakukan pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas pasokan beras dalam negeri.

Pemerintah membuka kran impor beras ketika terjadi gagal panen yang berdampak pada turunnya pasokan beras di pasaran yang dapat mengakibatkan harga beras melambung tinggi.

Pemerintah juga bisa menjaga stabilitas harga melalui kebijakan pengendalian harga, yaitu dengan menetapkan harga batas bawah (floor price) dan harga batas atas (ceiling price).

Kebijakan ini juga sering dilakukan pemerintah seperti untuk dua komoditas yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu beras dan minyak goreng.

Selain menggunakan kebijakan fiskal, pengendalian harga juga bisa dilakukan melalui kebijakan moneter.

Kebijakan moneter berada dalam wilayah kewenangan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral negara Indonesia.

BI memiliki otoritas untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dari sisi moneter mulai dari penentuan jumlah uang beredar melalui lembaga perbankan, tingkat suku bunga, sampai menerbitkan obligasi dalam upaya menambah pasokan uang di pasaran.

Semua kebijakan ini bisa dilakukan BI dalam waktu bersamaan, namun dalam proporsi yang berbeda.

Penggunaan berbagai instrumen ini dikenal dengan istilah bauran kebijakan. Penentuan bauran kebijakan moneter ini menjadi rutinitas kegiatan BI yang dilakukan dalam periode waktu tertentu.

Kebijakan efektif

Pertanyaan kritis yang sering kali muncul dalam diskusi publik adalah efektivitas dari kedua kebijakan tersebut. Kebijakan mana yang paling efektif dalam menjaga daya beli masyarakat?

Penggunaan jenis kebijakan yang digunakan akan sangat dipengaruhi penyebab dari kenaikan harga yang terjadi di masyarakat, apakah berasal dari sisi permintaan (demand side), ataukah sisi penawaran (supply side).

Tentu bauran kebijakan yang seringkali digaungkan oleh BI memang diperlukan.

Namun sebesar apa proprosi dari masing-masing kebijakan tersebut harus tetap menjadi perhatian. Menempatkan sesuatu harus pada tempatnya sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, tepat waktu dan tepat takaran.