Menimbang Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Moneter

Ketika sumber masalah kenaikan harga adalah sisi penawaran tentunya proporsi terbesar seharusnya berasal dari kebijakan fiskal.

Pemerintah harus menjamin kinerja produksi di sektor hulu sehingga ketersediaan produk dari sisi jumlah dapat mencukupi kebutuhan dan permintaan pasar.

Pemerintah juga harus menjamin distribusi dari sektor hulu ke sektor hilir sehingga produk dari sektor hulu dapat sampai di sektor hilir tepat waktu dan tepat jumlah.

Di sektor hilir, pemerintah juga harus menjamin bahwa produk-produk tersebut harus dapat diakses dan diperoleh masyarakat dari pasar dengan mudah dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan harapan.

Jika akar masalah berasal sisi penawaran, maka kebijakan moneter seharusnya tidak terlalu dominan.

Ketika masalah berasal dari sisi penawaran, kebijakan moneter akan bersifat sebagai pelengkap yang fungsinya ibarat suplemen dalam tubuh, bukan kebutuhan utama namun dapat menunjang kecepatan dan kelancaran mekanisme kinerja tubuh.

Sebaliknya, jika akar masalah bersumber dari sisi permintaan, maka kebijakan moneter akan mengambil peran lebih signifikan.

Kebijakan moneter bisa berfungsi sebagai rem ketika ekonomi dirasa sudah overheating di mana permintaan dirasa sudah terlalu banyak sehingga memicu kenaikan harga yang lebih besar dibanding dengan kenaikan pendapatan.

Dengan kebijakan moneter, jumlah uang beredar bisa dikurangi sehingga kinerja ekonomi bisa kembali melandai mendekati titik potensialnya.

Kebijakan moneter juga bisa berperan sebagai akselerator. Ketika permasalahan di sektor penawaran sudah terselesaikan dengan baik, maka kebijakan moneter bisa menjadi “booster” yang akan menambah jumlah uang beredar di masyarakat sehingga permintaan akan meningkat dan mendorong kinerja perekonomian secara keseluruhan.

Ketika ekonomi sedang membutuhkan booster, maka biaya kebijakan moneter akan meningkat dan tidak menutup kemungkinan akan melebihi biaya di sisi fiskal.

Oleh karena itu, ketika terjadi kenaikan harga yang dapat menurunkan daya beli masyarakat, maka resep yang digunakan tidak boleh salah.

Jika resep yang dibutuhkan adalah racikan obat untuk menyembuhkan penyakit di sektor rantai pasok penawaran, maka resep yang dibuat harus banyak dari sisi fiskal alih-alih sisi moneter.

Sebaliknya, jika akar masalah berasal dari sisi permintaan, maka resep yang digunakan akan lebih banyak dari sisi moneter.

Berkaca pada hal tersebut, maka seharusnya besaran kebutuhan biaya kebijakan fiskal dan moneter bersifat fluktuatif. Kadang tinggi, namun pada satu waktu tertentu turun tajam.

Ketika operasi moneter sedang dibutuhkan, maka biaya operasi moneter akan naik signifikan. Sebaliknya, ketika rantai pasok yang harus diperbaiki, maka biaya kebijakan fiskal akan cenderung tinggi dan pada saat bersamaan biaya moneter cenderung melandai.

Pertanyaan terakhir, apakah fluktuasi kebutuhan biaya kebijakan fiskal dan moneter itu terjadi dalam kebijakan keuangan publik di Indonesia? Ataukah kedua biaya tersebut bersifat konstan apapun kondisi ekonomi yang dihadapi?

Publik harus jeli dan cerdas ketika pemerintah dan BI mencoba menjawab pertanyaan ini.