Bapanas: Bentuk Perhatian Pemerintah, Bansos Pangan Diperpanjang sampai Juni 2024

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan beras yang berasal pengadaan luar negeri disiapkan hanya untuk bantuan pangan beras dan disimpan oleh Perum Bulog dalam bentuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Arief juga menuturkan, perpanjangan periode bantuan pangan beras hingga tahun depan semata-mata merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Dari pengadaan kita dengan negara mitra sebesar 2 juta ton ditambah 1,5 juta ton, itu memang disiapkan untuk kontinuitas pelaksanaan bantuan pangan beras yang telah terlaksana selama ini. Bantuan pangan beras ini tidak ada kaitan dengan politik atau unsur lainnya,” ujar Arief di Istana Merdeka, yang dikutip Kompas.com lewat siaran persnya, Selasa (7/11/2023).

“Ini murni bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat desil satu yang merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah, sehingga sangat perlu dibantu. Jumlah penerimanya seperti yang disampaikan Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tadi, ada sebanyak 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” sambung Arief.

Baca juga: Bapanas Salurkan Bantuan Pangan bagi Daerah Rentan Rawan Pangan

Menurut Arief, dengan harga beras yang masih tinggi meskipun sudah berangsur turun sedikit, bantuan pangan ini akan sangat membantu masyarakat.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah memerintahkan agar bantuan pangan dilanjutkan terus sampai Juni 2024.

"Bapanas dan Bulog tentunya akan melaksanakan kebijakan pro rakyat ini dengan memperkuat stok CBP dan menyusun kalkulasi kebutuhan secara komprehensif,” kata Arief.

Mengenai stok CBP yang dikelola Bulog sampai 3 November 2023, secara keseluruhannya sudah tersimpan di angka 1.428.602 ton. Pengadaan CBP berasal dari dalam negeri sebanyak 901.679 ton dan 1.712.083 ton bersumber dari pengadaan luar negeri.

Baca juga: Upaya Bapanas Redam Lonjakan Harga Cabai Rawit Merah

Sementara realisasi penyalurannya telah mencapai 2.020.675 ton yang dipergunakan untuk Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), tanggap darurat, penyaluran bantuan pangan beras tahap pertama dan kedua.

Arief juga menjelaskan, adanya insentif Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) terhadap pengadaan beras yang berasal dari negara mitra. Adanya BMDTP ini diterapkan demi untuk menekan harga pengadaan dengan mempertimbangkan fluktuasi kurs dollar dan ketersediaan suplai beras di pasar global yang terbatas.

“Insentifnya untuk pengadaan yang 1,5 juta ton. Ini karena kondisinya harga di luar juga cukup tinggi dan kurs dollar di dekat-dekat angka Rp 16.000, jadi perlu dibantu. Insentifnya (BMDTP) Rp 450 per kg. Ini nanti klaimnya dijadikan satu dengan klaim Bulog, supaya harga pengadaan berasnya bisa lebih baik,” ungkapnya.

“Di samping penguatan CBP yang bersumber dari pengadaan luar, kita juga sangat berharap pada produksi nasional. Tadi Bapak Menteri Pertanian telah diminta Bapak Presiden untuk lakukan percepatan tanam dengan mempersiapkan tanam di November dan Desember. Ini supaya nanti di bulan April-Mei tahun depan, beras kita sudah lebih baik dan lebih banyak untuk diserap menjadi CBP,” tutur Arief.

Baca juga: Soal Beras Plastik, Bapanas: Itu Hoaks, Kami Pastikan Beras SPHP Aman