Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamenkeu: Energi dan Transportasi Jadi Kunci Dorong Pemerataan Ekonomi

Kompas.com - 07/11/2023, 19:48 WIB
Yohana Artha Uly,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar masih dikontribusi dari Pulau Jawa.

Kondisi ini perlu dilakukan perbaikan untuk meratakan pertumbuhan ekonomi ke pulau-pulau lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi produk domestk bruto (PDB) Pulau Jawa terhadap PDB nasional mencapai 57,12 persen di kuartal III-2023. Lalu disusul Pulau Sumatera yang kontribusinya sebesar 22,16 persen.

Baca juga: Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 Bisa Dicapai, tapi Tidak Mudah

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. SHUTTERSTOCK/THAPANA_STUDIO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.
Sementara Pulau Kalimantan kontribusinya sebesar 8,08 persen, Pulau Sulawesi kontribusinya sebesar 7,15 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara kontribusinya sebesar 2,80 persen, serta Pulau Maluku dan Papua kontribusinya sebesar 2,59 persen.

"Dan ini bukan baru terjadi sekarang (kontribusi ekonomi Jawa dominan), ini sudah terjadi 50 tahun yang lalu. Jadi sudah sudah 50 tahun seperti ini," ujar Suahasil dalam acara Indonesia Human Capital Summit 2023, di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Menurutnya, ada dua hal yang sangat penting untuk bisa menciptakan peluang pertumbuhan di berbagai daerah di luar Pulau Jawa sehingga terjadi pemerataan ekonomi, yakni ketersediaan transportasi dan energi.

Ketersediaan energi itu utamanya listrik. Sementara untuk transportasi diperlukan moda yang memadai untuk wilayah tersebut dan didukung dengan ketersediaan energi untuk aktualisasi moda transportasi tersebut.

Baca juga: 3 Alasan Pertumbuhan Ekonomi RI di Bawah 5 Persen menurut Ekonom

Menurut Suahasil, dua aspek energi dan transportasi itu yang akan mendorong pembangunan ekonomi nasional ke depannya. Dengan demikian, aspek inklusi ekonomi pun nantinya bisa tercipta.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com