Wamenkeu: Energi dan Transportasi Jadi Kunci Dorong Pemerataan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar masih dikontribusi dari Pulau Jawa.

Kondisi ini perlu dilakukan perbaikan untuk meratakan pertumbuhan ekonomi ke pulau-pulau lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi produk domestk bruto (PDB) Pulau Jawa terhadap PDB nasional mencapai 57,12 persen di kuartal III-2023. Lalu disusul Pulau Sumatera yang kontribusinya sebesar 22,16 persen.

Baca juga: Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 Bisa Dicapai, tapi Tidak Mudah

Sementara Pulau Kalimantan kontribusinya sebesar 8,08 persen, Pulau Sulawesi kontribusinya sebesar 7,15 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara kontribusinya sebesar 2,80 persen, serta Pulau Maluku dan Papua kontribusinya sebesar 2,59 persen.

"Dan ini bukan baru terjadi sekarang (kontribusi ekonomi Jawa dominan), ini sudah terjadi 50 tahun yang lalu. Jadi sudah sudah 50 tahun seperti ini," ujar Suahasil dalam acara Indonesia Human Capital Summit 2023, di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Menurutnya, ada dua hal yang sangat penting untuk bisa menciptakan peluang pertumbuhan di berbagai daerah di luar Pulau Jawa sehingga terjadi pemerataan ekonomi, yakni ketersediaan transportasi dan energi.

Ketersediaan energi itu utamanya listrik. Sementara untuk transportasi diperlukan moda yang memadai untuk wilayah tersebut dan didukung dengan ketersediaan energi untuk aktualisasi moda transportasi tersebut.

Baca juga: 3 Alasan Pertumbuhan Ekonomi RI di Bawah 5 Persen menurut Ekonom

Menurut Suahasil, dua aspek energi dan transportasi itu yang akan mendorong pembangunan ekonomi nasional ke depannya. Dengan demikian, aspek inklusi ekonomi pun nantinya bisa tercipta.

"Ini yang akan meng-set seluruh gerakan ke depan dari pembangunan ekonomi Indonesia. Yang kita inginkan kalau ini tercipta maka akan menumbuhkan inklusi yang lebih baik," jelas dia.

Dalam hal ini peran negara menjadi sangat penting untuk mendukung pemerataan. Negara dapat berperan melalui anggaran, mengatur distribusi dari anggaran tersebut, hingga menjalankan fungsi untuk stabilisasi ekonomi.

Maka selain menggenjot pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan meningkatkan anggaran untuk program pendidikan dan kesehatan.

Baca juga: Tren Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen Berakhir?

Menurut Suahasil, peningkatan kapasitas SDM diperlukan pula untuk mendorong produktivitas sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian daerah tersebut.

"Jadi pengeluaran kita untuk pendidikan, sosial, kesehatan, dan proyek infrastruktur ini sebagai pembentuk human capital (SDM). Ini adalah alat supaya diversity bisa menjadi equity (kesetaraan) dan mendorong inklusi," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.