Menimbang Program Sektor Keuangan Tiga Capres

Ketimpangan ekonomi

Ketimpangan ekonomi yang sering diukur dengan indeks gini menjadi target pasangan Anies-Cak Imin dengan menjalankan berbagai kombinasi kebijakan untuk menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran dari 0,388 pada 2023 menjadi 0,36-037 pada 2029.

Oleh pasangan Ganjar-Mahdud ketimpangan ekonomi dicanangkan dengan program mempercepat pemerataan pembangunan tanpa menyebutkan angka target.

Demikian pula pasangan Prabowo-Gibran hanya menyebutkan ketimpangan berkurang tanpa menyebutkan target yang jelas.

Pandemi Covid-19 yang belum lama berlalu diprediksi memperlebar jurang kesenjangan antara pihak yang memiliki akses digital dan keuangan dengan mereka yang tidak punya atau terbatas aksesnya.

Kesenjangan diprediksi akan membentuk pertumbuhan dengan model menyerupai huruf "K". Seperti percabangan huruf "K", kelompok atau negara yang memiliki keistimewaan akses akan melonjak naik, sedangkan yang tidak justru akan terus turun.

Vice President Asian Development Bank Bambang Susantono menyampaikan hal itu dalam webinar Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXI (Kompas, 1/9/2021).

Sebelum pandemi, dunia ekonomi mengenal pertumbuhan dengan model berbentuk seperti huruf V, yaitu kondisi sempat merosot tetapi dengan cepat melonjak tumbuh kembali.

Selain itu, dunia juga mengenal pertumbuhan dengan model seperti simbol centang, atau simbol merek olahraga Nike, dengan pertumbuhan sempat merosot, tetapi perlahan bangkit.

Kelompok yang tidak memiliki atau terbatas akses digital dan keuangan adalah kelompok yang mengalami penurunan pendapatan; menurunnya sektor usaha dan sektor pertanian, mengalami dampak buruk penurunan kesehatan dan absennya bantuan sosial.

Sebaliknya, kelompok yang memiliki akses digital dan keuangan adalah kelompok usaha besar yang memperoleh paket stimulus, insentif, dan santunan bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 .

Di puncak lereng percabangan huruf K ke arah atas adalah kelompok berpenghasilan tinggi dan memiliki kekuasaan.

Di tengah percabangan huruf K ke arah bawah adalah kelompok usaha informal yang mengalami kelesuan, kelompok wanita dan rentan lainnya, kelompok yang tidak mendapatkan jaminan sosial, tidak memiliki tabungan dan asuransi, kelompok yang tidak mendapatkan perhatian dalam masalah lingkungan, kekurangan pangan gizi dan pendidikan.

Di bagian terdalam dari huruf K adalah kelompok penyandang penyalahgunaan narkotika, korban kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, korban perdagangan manusia dan kelompok miskin yang kondisinya semakin memburuk.

Berdasarkan catatan OJK, selama periode tahun 2017 sampai 2022, jumlah kerugian masyarakat akibat adanya aktivitas koperasi simpan pinjam, pinjol, gadai ilegal, investasi ilegal dan kegiatan usaha tanpa izin lainnya diprediksi mencapai hingga Rp 139,04 triliun.

Periode pertama Januari hingga 29 Mei 2023 tercatat 3.903 laporan mengenai praktik pinjol ilegal di Indonesia. Dalam periode yang sama, nilai peredaran uang pinjol di Indonesia secara keseluruhan mencapai Rp 51,46 triliun.

Banyak masyarakat kita yang terjebak pinjol ilegal. Selain desakan kebutuhan sehari-hari, disebabkan pula minimnya literasi keuangan dan literasi digital masyarakat Indonesia sehingga kerap menjadi sasaran atau target pinjol, terutama yang ilegal.

Digitalisasi

Literasi keuangan sangat krusial mengingat tingkat pendidikan angkatan kerja kita saat ini masih rendah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2022 mencapai 72,91, meningkat 0,62 poin (0,86 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (72,29).

Dengan pencapaian ini Indonesia masuk dalam kategori pembangunan manusia tingkat menengah dibawah Malaysia (80,2), Brunei Darussalam (85,3). Singapura menempati peringkat pertama di ASEAN dengan skor 93,2 .

Mandiri Institute mencatat kepemilikan rekening di Indonesia hanya sebesar 52 persen. Meski mengalami perbaikan, tingkat kepemilikan rekening di Indonesia dinilai masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia maupun di regional ASEAN.