Menimbang Program Sektor Keuangan Tiga Capres

Misalnya, dibandingkan dengan Singapura yang mencapai 98 persen, Thailand 96 persen, China 89 persen, Malaysia 88 persen, dan India 78 persen. Indonesia sedikit lebih tinggi dibandingkan Filipina yang mencapai 51 persen.

Bukti menunjukkan bahwa mereka yang tidak memiliki rekening bank terkait dengan ketimpangan pendapatan dan kelompok kelompok rentan seperti anak muda, berpendidikan rendah, pengangguran dan kaum miskin di pedesaan. (Sarwat Jahan cs , IMF 2019)

Sukses kolaborasi sektor perbankan dengan telekomunikasi tercatat di Kenya dengan 31 persen PDB berputar melalui mobile banking oleh operator selular sehingga kendala minimnya bank tidak mengurangi akses masyarakat ke sektor keuangan.

Setelah sukses melakukan transformasi sektor perbankan, Kenya melalui perusahaan micro insurance BIMA dengan investasi sebesar 4,25 juta dolar AS dan tambahan investasi 2,75 juta dolar AS berhasil menjaring sebanyak 4 juta orang masyarakat klas bawah orang di Afrika dan Asia dengan pertumbuhan 400.000 orang per bulan.

Kolaborasi operator telepon dengan micro insurance berlangsung sukses di Ghana, Zimbabwe, Tanzania, Uganda, Kenya, Philipina.

Hal yang tidak tersentuh oleh perusahaan asuransi umumnya yang meyakini pasar di emerging market hanya di gerakkan oleh klas berpendapatan tinggi.

Studi Mc Kinsey mengungkapkan bahwa dari 3 miliar pengguna selular di emerging market seperti Indonesia, 1 miliar di antaranya membutuhkan jasa keuangan, namun tidak memiliki rekening bank.

Analis di Lloyd of London dan Swissre memperkirakan di emerging market terdapat 3 miliar penduduk mampu membeli asuransi yang murah bila ditawarkan.

Indonesia dengan 17.500 pulau dan luas wilayah 2 juta kilometer persegi menghadapi masalah ketidakseimbangan antar wilayah yang dapat diatasi dengan digitalisasi untuk menjangkau mereka yang belum memiliki rekening.

Harapan kepada presiden baru

Pertama, pemerintah yang akan datang agar melakukan program aksi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dan digital, khususnya sektor nonbank yang masih tertinggal dibandingkan sektor perbankan.

Kedua, PR yang harus diselesaikan presiden berikutnya adalah menyelesaikan polis-polis nasabah asuransi dan korban investasi illegal yang sudah terkatung-katung selama 5 tahun ini.

Ketiga, kita harapkan di periode pemerintahan selanjutnya, sektor keuangan nonbank bisa menjadi sarana perlindungan masyarakat yang dapat dipercaya.

Agar pemangku kebijakan selanjutnya bisa meningkatkan literasi dan edukasi konsumen guna meningkatkan densitas asuransi. Di antaranya dengan melaksanakan asuransi wajib yang menjadi amanat UU P2SK.

Keempat, konsumen diberikan perlindungan dari praktik misselling dan missconduct yang marak selama ini.

Kelima, capres 2024 yang ideal adalah ia yang menghormati hukum dan menghargai hak-hak pemegang polis yang terikat perjanjian dengan perusahaan asuransi.

Capres yang tidak membiarkan negara ingkar janji dan berhutang kepada pemegang polis sekalipun telah menempuh jalur hukum.