Menimbang Program Sektor Keuangan Tiga Capres

KETIGA pasangan capres dan cawapres telah menyampaikan visi misi dan program aksinya setelah mereka mendaftarkan diri ke KPU, beberapa waktu lalu.

Dalam mewujudkan visi misi tersebut, dari tiga pasangan capres-cawapres, hanya pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang menggagas program sektor keuangan secara mendalam.

Pasangan Amin dengan visi “Indonesia Adil Makmur untuk Semua” menawarkan program:

• Menjamin stabilitas sistem keuangan nasional dengan memastikan kesehatan dan efisiensi lembaga keuangan
• Mengevaluasi dan memperbaiki berbagai kebijakan terkait perbankan dan lalu lintas devisa untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas perbankan nasional
• Mewujudkan ekosistem yang kondusif, termasuk dengan menjamin kepastian hukum, menyiapkan insentif fiskal, dan mendorong inovasi regulasi bagi bertumbuhnya industri pasar modal, reksadana, asuransi, reasuransi, pembiayaan, penjaminan, dan dana pensiun, menuju industri keuangan yang inklusif, efisien dan andal
• Meningkatkan fungsi intermediary perbankan, di antaranya dengan mendorong perbankan, khususnya bank BUMN untuk memperbaiki efisiensi operasional menuju suku bunga kredit yang kompetitif
• Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses keuangan untuk meningkatkan kesetaraan kesempatan dan pemerataan kesejahteraan
• Memastikan adanya penegakan hukum terhadap penipuan online, pinjaman online, judi online, pengumpulan dana liar, dan praktik-praktik buruk produk keuangan yang melanggar hukum
• Mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah untuk meningkatkan kedalaman dan inklusivitas sektor keuangan.

Di samping itu, Amin juga menyiapkan agenda khusus bagi investor dan pelaku pasar modal atau uang.

Menurut pasangan ini, investor dan pelaku pasar modal/uang merupakan salah satu dari 28 kelompok masyarakat yang mereka yakini berdampak besar pada kesejahteraan Indonesia.

Delapan poin dalam program menjaga industri keuangan tumbuh dan berkembang pasangan Amin:

Pertama, perlindungan investor melalui penegakan hukum di pasar modal dan sektor keuangan, termasuk sanksi berat kepada oknum di balik pinjaman online ilegal, investasi bodong, asuransi ilegal, dan produk ilegal lainnya.

Kedua, perluasan basis investor dengan memfasilitasi Gen-Z dan Milenial untuk mendapatkan manfaat berinvestasi di pasar modal, termasuk melalui aktivitas edukasi, promosi, dan memfasilitasi hadirnya produk investasi yang sesuai.

Ketiga, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, untuk menstimulus pertumbuhan sektor keuangan khususnya pasar modal, asuransi, sukuk, dan reksadana.

Keempat, penyesuaian regulasi dalam bidang investasi guna memberikan fleksibilitas bagi institusi pemerintah dan institusi terafiliasi dengan pemerintah untuk berinvestasi di bursa efek.

Kelima, Amin menyinggung inflasi dan suku bunga perbankan, yaitu menjaga agar tingkat inflasi rendah dan stabil, serta suku bunga perbankan yang kompetitif, untuk menggerakkan sektor riil dan menstimulus pertumbuhan pasar modal dan sektor keuangan.

Keenam, penguatan literasi keuangan masyarakat, melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan.

Ketujuh, penyusunan regulasi sektor keuangan akan melibatkan para pelaku pasar, untuk memastikan kebijakan yang relevan dan optimal.

Kedelapan, pemberian sanksi tegas bagi pelanggar regulasi di sektor keuangan dan pasar modal.

Visi yang diusung pasangan Ganjar-Mahfud "Menuju Indonesia Unggul: Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari".

Dengan delapan poin misi, yakni mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, mempercepat pembangunan sistem digital nasional.

Di bidang industri keuangan pasangan Ganjar-Mahfud menawarkan program Mudah Berusaha antara lain memastikan alokasi kredit perbankan minimal 35 persen untuk koperasi, UMKM, dan perusahaan rintisan diikuti dengan pelatihan serta fasilitasi akses pasar.

Mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah serta penguatan sistem pelayanan jasa keuangan syariah termasuk digitalisasi maupun dukungan untuk ekspansi dan keamanan industri keuangan syariah.

Pasangan Prabowo Gibran Bersama Indonesia dengan visi Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat bahkan sama sekali tidak membahas industri keuangan.

Ketimpangan ekonomi

Ketimpangan ekonomi yang sering diukur dengan indeks gini menjadi target pasangan Anies-Cak Imin dengan menjalankan berbagai kombinasi kebijakan untuk menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran dari 0,388 pada 2023 menjadi 0,36-037 pada 2029.

Oleh pasangan Ganjar-Mahdud ketimpangan ekonomi dicanangkan dengan program mempercepat pemerataan pembangunan tanpa menyebutkan angka target.

Demikian pula pasangan Prabowo-Gibran hanya menyebutkan ketimpangan berkurang tanpa menyebutkan target yang jelas.

Pandemi Covid-19 yang belum lama berlalu diprediksi memperlebar jurang kesenjangan antara pihak yang memiliki akses digital dan keuangan dengan mereka yang tidak punya atau terbatas aksesnya.

Kesenjangan diprediksi akan membentuk pertumbuhan dengan model menyerupai huruf "K". Seperti percabangan huruf "K", kelompok atau negara yang memiliki keistimewaan akses akan melonjak naik, sedangkan yang tidak justru akan terus turun.

Vice President Asian Development Bank Bambang Susantono menyampaikan hal itu dalam webinar Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXI (Kompas, 1/9/2021).

Sebelum pandemi, dunia ekonomi mengenal pertumbuhan dengan model berbentuk seperti huruf V, yaitu kondisi sempat merosot tetapi dengan cepat melonjak tumbuh kembali.

Selain itu, dunia juga mengenal pertumbuhan dengan model seperti simbol centang, atau simbol merek olahraga Nike, dengan pertumbuhan sempat merosot, tetapi perlahan bangkit.

Kelompok yang tidak memiliki atau terbatas akses digital dan keuangan adalah kelompok yang mengalami penurunan pendapatan; menurunnya sektor usaha dan sektor pertanian, mengalami dampak buruk penurunan kesehatan dan absennya bantuan sosial.

Sebaliknya, kelompok yang memiliki akses digital dan keuangan adalah kelompok usaha besar yang memperoleh paket stimulus, insentif, dan santunan bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 .

Di puncak lereng percabangan huruf K ke arah atas adalah kelompok berpenghasilan tinggi dan memiliki kekuasaan.

Di tengah percabangan huruf K ke arah bawah adalah kelompok usaha informal yang mengalami kelesuan, kelompok wanita dan rentan lainnya, kelompok yang tidak mendapatkan jaminan sosial, tidak memiliki tabungan dan asuransi, kelompok yang tidak mendapatkan perhatian dalam masalah lingkungan, kekurangan pangan gizi dan pendidikan.

Di bagian terdalam dari huruf K adalah kelompok penyandang penyalahgunaan narkotika, korban kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, korban perdagangan manusia dan kelompok miskin yang kondisinya semakin memburuk.

Berdasarkan catatan OJK, selama periode tahun 2017 sampai 2022, jumlah kerugian masyarakat akibat adanya aktivitas koperasi simpan pinjam, pinjol, gadai ilegal, investasi ilegal dan kegiatan usaha tanpa izin lainnya diprediksi mencapai hingga Rp 139,04 triliun.

Periode pertama Januari hingga 29 Mei 2023 tercatat 3.903 laporan mengenai praktik pinjol ilegal di Indonesia. Dalam periode yang sama, nilai peredaran uang pinjol di Indonesia secara keseluruhan mencapai Rp 51,46 triliun.

Banyak masyarakat kita yang terjebak pinjol ilegal. Selain desakan kebutuhan sehari-hari, disebabkan pula minimnya literasi keuangan dan literasi digital masyarakat Indonesia sehingga kerap menjadi sasaran atau target pinjol, terutama yang ilegal.

Digitalisasi

Literasi keuangan sangat krusial mengingat tingkat pendidikan angkatan kerja kita saat ini masih rendah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2022 mencapai 72,91, meningkat 0,62 poin (0,86 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (72,29).

Dengan pencapaian ini Indonesia masuk dalam kategori pembangunan manusia tingkat menengah dibawah Malaysia (80,2), Brunei Darussalam (85,3). Singapura menempati peringkat pertama di ASEAN dengan skor 93,2 .

Mandiri Institute mencatat kepemilikan rekening di Indonesia hanya sebesar 52 persen. Meski mengalami perbaikan, tingkat kepemilikan rekening di Indonesia dinilai masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia maupun di regional ASEAN.

Misalnya, dibandingkan dengan Singapura yang mencapai 98 persen, Thailand 96 persen, China 89 persen, Malaysia 88 persen, dan India 78 persen. Indonesia sedikit lebih tinggi dibandingkan Filipina yang mencapai 51 persen.

Bukti menunjukkan bahwa mereka yang tidak memiliki rekening bank terkait dengan ketimpangan pendapatan dan kelompok kelompok rentan seperti anak muda, berpendidikan rendah, pengangguran dan kaum miskin di pedesaan. (Sarwat Jahan cs , IMF 2019)

Sukses kolaborasi sektor perbankan dengan telekomunikasi tercatat di Kenya dengan 31 persen PDB berputar melalui mobile banking oleh operator selular sehingga kendala minimnya bank tidak mengurangi akses masyarakat ke sektor keuangan.

Setelah sukses melakukan transformasi sektor perbankan, Kenya melalui perusahaan micro insurance BIMA dengan investasi sebesar 4,25 juta dolar AS dan tambahan investasi 2,75 juta dolar AS berhasil menjaring sebanyak 4 juta orang masyarakat klas bawah orang di Afrika dan Asia dengan pertumbuhan 400.000 orang per bulan.

Kolaborasi operator telepon dengan micro insurance berlangsung sukses di Ghana, Zimbabwe, Tanzania, Uganda, Kenya, Philipina.

Hal yang tidak tersentuh oleh perusahaan asuransi umumnya yang meyakini pasar di emerging market hanya di gerakkan oleh klas berpendapatan tinggi.

Studi Mc Kinsey mengungkapkan bahwa dari 3 miliar pengguna selular di emerging market seperti Indonesia, 1 miliar di antaranya membutuhkan jasa keuangan, namun tidak memiliki rekening bank.

Analis di Lloyd of London dan Swissre memperkirakan di emerging market terdapat 3 miliar penduduk mampu membeli asuransi yang murah bila ditawarkan.

Indonesia dengan 17.500 pulau dan luas wilayah 2 juta kilometer persegi menghadapi masalah ketidakseimbangan antar wilayah yang dapat diatasi dengan digitalisasi untuk menjangkau mereka yang belum memiliki rekening.

Harapan kepada presiden baru

Pertama, pemerintah yang akan datang agar melakukan program aksi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dan digital, khususnya sektor nonbank yang masih tertinggal dibandingkan sektor perbankan.

Kedua, PR yang harus diselesaikan presiden berikutnya adalah menyelesaikan polis-polis nasabah asuransi dan korban investasi illegal yang sudah terkatung-katung selama 5 tahun ini.

Ketiga, kita harapkan di periode pemerintahan selanjutnya, sektor keuangan nonbank bisa menjadi sarana perlindungan masyarakat yang dapat dipercaya.

Agar pemangku kebijakan selanjutnya bisa meningkatkan literasi dan edukasi konsumen guna meningkatkan densitas asuransi. Di antaranya dengan melaksanakan asuransi wajib yang menjadi amanat UU P2SK.

Keempat, konsumen diberikan perlindungan dari praktik misselling dan missconduct yang marak selama ini.

Kelima, capres 2024 yang ideal adalah ia yang menghormati hukum dan menghargai hak-hak pemegang polis yang terikat perjanjian dengan perusahaan asuransi.

Capres yang tidak membiarkan negara ingkar janji dan berhutang kepada pemegang polis sekalipun telah menempuh jalur hukum.