Dukung Transformasi Ekonomi dan Layanan Dasar, Kemenkeu Paparkan 5 Arah Pembangunan Infrastruktur 2024

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. 

Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Senin (27/11/2023), Kemenkeu menerangkan, salah satu upaya tersebut adalah merumuskan arah lima arah kebijakan infrastruktur dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi.

Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, terutama dalam aspek konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan. 

Saat ini, kendala dalam pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program prioritas lainnya menambah kompleksitas dalam memastikan ketersediaan lahan yang memadai untuk pembangunan infrastruktur. 

Pemecahan masalah terkait pengadaan lahan akan menjadi kunci untuk mengakselerasi penyelesaian proyek prioritas dan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Kemenkeu Sebut APBN Berperan untuk Capai Visi Indonesia Maju 2045

Penyediaan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan juga menghadapi hambatan yang signifikan. Hal ini terjadi karena belum optimalnya pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik yang merata dan berkelanjutan. 

“Diperlukan upaya serius dalam mengembangkan sumber daya energi baru terbarukan (EBT) dan pemanfaatan energi ramah lingkungan (green energy) agar kebutuhan energi dapat terpenuhi sambil menjaga keberlanjutan alam,” tulis Kemenkeu.

Kedua, prioritas diberikan pada penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis yang mendukung prioritas pembangunan.

Pemenuhan layanan dasar yang diperlukan adalah perluasan penyediaan akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau, serta pemenuhan air minum dan sanitasi berkualitas.

“Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan strategis akan menjadi landasan utama untuk menjamin kehidupan yang sehat dan produktif bagi masyarakat,” tulis Kemenkeu.

Baca juga: Kemenkeu Sebut Sektor Keuangan RI Belum Berkembang, Apa Sebabnya?

Ketiga, mendukung percepatan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara secara bertahap dan berkelanjutan menjadi tujuan utama untuk pemerataan pembangunan. 

Pembangunan konektivitas dirancang untuk menghubungkan antarwilayah, mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan mengoptimalkan potensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan pembangunan kawasan IKN.

Tantangan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas dan transportasi fokus pada percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan jalan tol. 

Hal itu mencakup pengembangan sistem jaringan jalan nasional terintegrasi yang melibatkan peningkatan kapasitas bandara, fasilitas pelabuhan, layanan angkutan laut, dan prasarana perkeretaapian. 

Keempat, pemerataan dan penguatan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung transformasi digital. 

Baca juga: Meski Geopolitik Memanas, Kemenkeu Optimistis Penerimaan Pajak 2024 Tumbuh 9,4 Persen