Kemenkeu Janji Bayar Utang Rp 16,7 Triliun ke Pupuk Indonesia di Akhir 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bakal membayarkan utang ke PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp 16,7 triliun pada akhir tahun ini.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah akan menyelesaikan berbagai kewajiban pembayaran pemerintah, termasuk salah satunya ke Pupuk Indonesia.

"Itu bagian dari kita siapkan sampai akhir tahun nanti, banyak dari kewajiban-kewajiban pemerintah itu memang akan kita selesaikan," ujarnya saat ditemui di Hutan Kota Plataran, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Baca juga: Kemenkeu Pastikan PNBP 2024 Digunakan untuk Jaga Kelestarian Lingkungan

Kendati begitu, Febrio menekankan, pelunasan kewajiban pemerintah akan dilakukan dengan memperhatikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar defisitnya tetap terkendali.

"Tapi itu dalam konteks kita menjaga defisit tetap terkendali. Jadi ini memang sedang kita siapkan (pembayaran utang pemerintah)," kata dia.

Adapun total utang pemerintah yang belum dibayarkan kepada Pupuk Indonesia hampir mencapai Rp 30 triliun. Nilai itu hasil akumulasi keterlambatan pembayaran pupuk bersubsidi selama beberapa tahun.

Baca juga: OJK Terbitkan Aturan soal Efek Bersifat Utang sampai Sukuk Berkelanjutan

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, perusahaan sudah menerima komitmen dari pemerintah melalui Kemenkeu untuk membayarkan sebesar Rp 16,7 triliun pada tahun ini. Nilai itu merupakan total utang pupuk bersubsidi sejak 2020-2022.

Sementara sisanya akan dibayarkan di masa mendatang, termasuk utang pupuk bersubsidi di tahun ini.

"Jadi ini alhamdulillah, itu hampir dari Rp 30 triliun kurang bayar, yang tahun-tahun sebelumnya, sebesar Rp 16,7 triliun segera dibayarkan (2023)," ujar Rahmad saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (28/9/2023).

Baca juga: Kemendag Usulkan Pembahasan Utang Rakfaksi Minyak Goreng Dibahas di Rakortas

Menurutnya, Menteri BUMN Erick Thohir tengah mencari skema agar pemerintah tak menumpuk utang bertahun-tahun terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah. Pasalnya, hal tersebut berdampak pada arus kas perusahaan.

"Itu yang kita coba atas dorongan Pak Menteri BUMN, bagaimana caranya kurang bayar itu tidak tertunda sampai bertahun-tahun, ini sedang dicarikan mekanisme supaya kurang bayarnya dalam hitungan bulanan," kata Rahmad.

Baca juga: Minat Investor ke Surat Utang RI Menurun, Kemenkeu Beberkan Alasannya