Jelang Akhir 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Masih 79,9 Persen dari Target APBN

Tangkapan layar Youtube Kementerian Keuangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara dalam penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024, Rabu (29/11/2023).

Jika dibandingkan posisi tahun lalu, realisasi belanja non KL anjlok 11,7 persen. Tercatat realisasi belanja non KL pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.012,4 triliun.

"Jadi belanja belanja kementerian lembaga tidak mengalami kontrkasi, hampir sama dengan tahun sebelumnya. Namun, belanja non K/L ini yang mengalami penurunan cukup dalam," tutur Sri Mulyani.

Baca juga: Belanja Pemerintah Bakal Topang Laju Ekonomi di Kuartal IV-2022

Sri Mulyani menjelaskan, penurunan belanja non K/L yang signifikan itu disebabkan oleh pembayaran subsidi dan kompensasi yang energi yang lebih rendah.

Hal ini terjadi seiring dengan realisasi harga minyak yang lebih rendah dibanding dengan asumsi dalam APBN.

"Belanja non K/L yang relatif lebih kecil disebabkan pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listirk, terutama subsidi yang lebih kecil," ucap Sri Mulyani.

Sebagai informasi, realisasi belanja pemerintah menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jelang tutup buku anggaran 2023, orang nomor satu RI itu meminta, serapan belanja dapat mencapai 95 persen.

Baca juga: Optimalkan Belanja Pemerintah, Menperin: Beli Produk Industri Lokal Sebanyaknya

"Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya mengenai realisasi anggaran tahun 2023. Ini tinggal, tinggal dua minggu, agar betul-betul diikuti," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).

Oleh karena itu, ia meminta agar para menteri dan kepala lembaga sering bertanya ke direktur jenderal hingga deputi masing-masing.

"Karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen, tanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset. Realisasi anggaran tahun 2023," ujarnya.