Berencana Tarik Utang Baru Rp 648 Triliun pada 2024, Ini Strategi Kemenkeu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menarik utang baru senilai Rp 648 triliun pada 2024. Dalam rangka menjalankan instrumen pembiayaan tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sejumlah strategi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan, pada dasarnya pemerintah akan menerapkan pendekatan fleksibel dan oportunis dalam pelaksanaan pembiayaan utang. Kedua pendekatan itu dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan dinamika pasar dan kebutuhan pembiayaan APBN.

Untuk utang yang berasal dari surat berharga negara (SBN), pemerintah akan tetap melakukannya secara reguler, yakni pada hari Selasa di minggu pertama setiap bulan. Dalam menerbitkan surat utang, pemerintah mempertimbangkan daya serap dari pasar dalam negeri.

"Sehingga dari sisi timing penerbitan maupun dari sisi size akan kami sesuai dengan kondisi dan kapasitas dari market," kata Suminto, dalam konferensi pers Realisasi APBN 2023, di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Baca juga: Utang Pemerintah Tembus Rp 8.000 Triliun, Kemenkeu Sebut Masih Aman, Ini Indikatornya

Pada saat bersamaan, Kemenkeu berencana untuk terus meningkatkan porsi SBN ritel. Oleh karenanya, pemerintah bersama otoritas terkait akan melanjutkan pengembangan pasar domestik dan pendalaman pasar.

"Seperti teman-teman ketahui, SBN ritel cukup tinggi," ujarnya.

Lewat pengembangan SBN ritel, pemerintah berupaya untuk membuat SBN valuta asing (valas) sebagai "pelengkap". Dengan demikian, risiko volatilitas mata uang terhadap outstanding utang pemerintah dapat diminimalisir.

Terkait dengan utang yang berasal dari pinjaman, Suminto bilang, pemerintah akan menjalankannya dengan berorientasi terhadap kegiatan prioritas. Harapannya, utang yang berasal dari pinjaman dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Perjalanan Utang Pemerintah selama 2014-2023 hingga Tembus Rp 8.000 T

Selain itu, untuk meminimalisir penerbitan utang baru pemerintah juga akan mengandalkan uang yang berasal dari saldo anggaran lebih (SAL). Suminto menyebutkan, untuk menutupi defisit APBN 2024, pemerintah sudah mengalokasikan SAL sebesar Rp 51,38 triliun.

"Namun bentuknya apakah nanti akan ada tambahan atau alokasi dari SAL di APBN 2024 akan kita sesuaikan berdasarkan pelaksanaan APBN 2024 itu sendiri," ucap Suminto.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan alokasi pembiayaan utang senilai Rp 648,1 triliun dalam APBN 2024. Pembiayaan itu dilakukan untuk merespons defisit anggaran yang ditarget mencapai Rp 522,8 triliun.