BPKP Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 67,09 Triliun pada 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengklaim menyelamatkan uang negara senilai Rp 67,09 triliun di sepanjang 2023.

Hasil itu didapat dari pengawasan berbagai bidang seperti proyek strategis nasional (PSN), pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ate mengatakan, secara rinci penyelamatan uang negara itu terbagi dalam tiga kategori. Pertama adalah efisiensi belanja negara atau penghematan sebesar Rp 15,56 triliun.

Baca juga: Jokowi Minta Utang ke Bulog Rp 16 Triliun Dilunasi, Sri Mulyani: Kita Bayar Setelah Audit BPKP

Efisiensi belanja adalah uang yang belum dikeluarkan atau digunakan, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran negara.

"Kita bilang ini efisiensi, ini kan uangnya belum keluar. Mau keluar tapi kami cegah. Uang ini belum keluar dan berhasil kita selamatkan," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Kedua adalah penyelamatan uang yang sudah keluar senilai Rp 21,90 triliun. Ate bilang, pada kategori ini uang sudah keluar namun bisa diamankan supaya bisa dikembalikan ke kas negara.

Serta ketiga berasal dari optimalisasi potensi penerimaan negara/daerah sebesar Rp 29,3 triliun.

Baca juga: BPKP Ungkap 2 Dana Pensiun BUMN Terindikasi Korupsi

"Ini kita mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan yang masih bisa digali dan dioptimalkan dari sektor pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," jelasnya.

Ia menuturkan, pengawasan BPKP mencakup 86 kementerian/lembaga, 542 pemerintah daerah (pemda), dan 27.190 desa. Selain itu, BPKP mengawasi 211 PSN, 326 proyek pembangunan lainnya, 114 BUMN termasuk anak perusahaannya, dan banyak lainnya.

Pada tahun lalu, BPKP pun melakukan 20.783 kegiatan pengawasan yang terbagi menjadi 16.471 kegiatan assurance seperti audit, reviu, evaluasi, dan monitoring.

"Sisanya sebanyak 4.312 merupakan kegiatan consulting yang menyasar perbaikan tata kelola dan pengelolaan kuangan negara," ucapnya.

Baca juga: BPKP: Belum Ada Permintaan Audit Dana Pensiun BUMN

Adapun untuk 2024, Ate menambahkan, BPKP telah menyusun agenda prioritas pengawasan (APP) untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola pemerintah pusat maupun daerah.

APP 2024 akan fokus pada 7 sektor strategis pembangunan yang dijabarkan dalam 25 tema serta 88 topik prioritas pengelolaan kuangan dan pembangunan nasional.

Selain itu, di tahun ini pelaksanaan pengawasan BPKP akan mengedepankan kecepatan, memastikan ketepatan waktu, mengutamakan pencegahan kebocoran, serta melakukan pengawasan intern pemerintah yang berkualitas dan bermanfaat.

Baca juga: Laporan Keuangan Waskita dan Wika Masih Diaudit BPKP