Dampak PSN terhadap Masyarakat Pesisir: Perspektif Maritim

PROYEK Strategis Nasional (PSN) telah menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Namun, dampaknya tidak terbatas pada skala nasional saja, melainkan juga memberikan implikasi signifikan bagi masyarakat pesisir yang secara inheren terkait dengan kehidupan maritim.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai dampak PSN terhadap masyarakat pesisir menjadi krusial untuk mengevaluasi potensi konsekuensi yang dapat muncul, baik dari segi ekonomi, lingkungan, sosial, maupun budaya.

Mempertimbangkan hal ini karena wilayah pesisir sering kali menjadi titik fokus kemiskinan di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik, pada 2022, terdapat sekitar 17,74 juta jiwa penduduk miskin di wilayah pesisir Indonesia, di mana 3,9 juta jiwa di antaranya mengalami kemiskinan ekstrem.

Dari total populasi miskin di Indonesia pada periode tersebut, yang mencapai 26 juta jiwa, wilayah pesisir berkontribusi sebesar 68 persen.

Salah satu mata pencaharian utama bagi penduduk wilayah pesisir adalah melalui sektor perikanan tangkap. Nelayan, yang merupakan tulang punggung sektor ini, umumnya merupakan bagian dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Namun, dalam konteks PSN, pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan sistem transportasi dapat berdampak pada aktivitas perikanan tangkap dan penghidupan nelayan.

Peningkatan aktivitas konstruksi serta ekspansi pelabuhan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan mengurangi hasil tangkapan ikan, sehingga mengancam pendapatan nelayan dan memperburuk kemiskinan di wilayah pesisir.

Oleh karena itu, penilaian mendalam terhadap dampak PSN terhadap sektor perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir menjadi kebutuhan mendesak.

Membuka peluang baru

Bukan itu saja dampak utama PSN terhadap masyarakat pesisir. Proyek-proyek seperti pembangunan pelabuhan, dermaga, jaringan transportasi laut, dan instalasi energi laut dapat meningkatkan konektivitas antara wilayah pesisir dan pusat-pusat ekonomi nasional maupun internasional.

Hal ini dapat membuka peluang baru untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Namun, pembangunan infrastruktur maritim juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan laut dan ekosistem pesisir. Peningkatan aktivitas manusia di sekitar pelabuhan dan dermaga dapat menyebabkan pencemaran air dan kerusakan terumbu karang.

Selain itu, pembangunan infrastruktur maritim juga dapat memengaruhi struktur sosial masyarakat pesisir.

Kehadiran pelabuhan baru, atau dermaga besar, dapat mengubah pola migrasi dan distribusi penduduk di wilayah pesisir. Hal ini bisa berdampak pada dinamika sosial, termasuk pertumbuhan ekonomi, kesenjangan sosial, dan stabilitas politik di masyarakat pesisir.

Dalam konteks ekonomi, pembangunan infrastruktur maritim dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat pesisir.

Namun, untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari proyek tersebut merata dan berkelanjutan, diperlukan upaya untuk memperkuat kapasitas ekonomi lokal, melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja lokal.

Selain itu, pembangunan infrastruktur maritim juga dapat memicu pertumbuhan sektor pariwisata di wilayah pesisir.

Peningkatan aksesibilitas dan fasilitas pariwisata dapat menarik lebih banyak wisatawan, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif pada pendapatan dan perkembangan ekonomi lokal.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur maritim dalam kerangka PSN memiliki dampak yang kompleks terhadap masyarakat pesisir.

Untuk memaksimalkan manfaatnya sambil meminimalkan dampak negatifnya, diperlukan pendekatan berimbang dan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Merugikan masyarakat pesisir

PSN, memang, telah menjadi tonggak penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama dalam konteks dunia maritim yang kaya akan sumber daya alam dan potensi ekonomi.

Maka Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang panjang, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan kekayaan lautnya sebagai salah satu pendorong utama pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu, PSN sebagai instrumen strategis untuk mengoptimalkan potensi maritim negara, dan mengatasi keterbatasan infrastruktur yang ada.

Kendati demikian, walau memberikan dorongan signifikan bagi perkembangan maritim negara, sejumlah proyek PSN juga menimbulkan dampak yang berpotensi merugikan bagi masyarakat pesisir.

Pembangunan infrastruktur besar seperti pelabuhan, jalan tol, dan kota baru sering kali mengakibatkan penggusuran masyarakat pesisir dari tempat tinggal dan mata pencaharian tradisional mereka.

Selain itu, kerusakan lingkungan laut yang diakibatkan proyek-proyek ini dapat mengganggu ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir.

Salah satu contoh yang mencolok adalah pembangunan Rempang Eco-City, yang dalam konteks dunia maritim menghadapi kritik karena mengancam sumber daya laut yang berlimpah dan menggusur masyarakat nelayan tradisional yang telah lama menggantungkan hidup dari laut.

Perubahan dalam penggunaan lahan dan penutupan akses ke wilayah pesisir untuk kepentingan pembangunan kota baru ini, berpotensi mengganggu aktivitas nelayan dan keberlangsungan ekosistem laut di sekitarnya.

Juga pada PSN Mandalika NTB yang menjadi perhatian dalam konteks dunia maritim. Lantaran potensi dampaknya terhadap sektor pariwisata laut yang menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat pesisir di daerah tersebut, bisa terganggu.

Pembangunan infrastruktur pariwisata yang besar dapat mengubah dinamika ekosistem laut, merusak terumbu karang, dan mengganggu aktivitas ekowisata yang dilakukan oleh masyarakat lokal.

Di sisi lain, Proyek Pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak di Jawa Tengah, menimbulkan keprihatinan karena potensi kerusakan pada ekosistem mangrove yang melindungi pesisir dari abrasi dan bencana alam lainnya.

Mangrove adalah bagian penting dari ekosistem pesisir yang tidak hanya menyediakan habitat bagi berbagai jenis ikan dan biota laut. Namun juga berperan dalam menyerap karbondioksida dan melindungi pantai dari kerusakan akibat gelombang dan banjir.

Pembangunan Makassar New Port juga memiliki dampak signifikan dalam konteks dunia maritim, terutama terkait dengan kerusakan wilayah tangkapan nelayan di Perairan Spermonde Sulsel.

Pelabuhan baru ini dapat mengganggu jalur migrasi ikan, menyebabkan penurunan hasil tangkapan, dan mengubah pola hidup masyarakat nelayan yang telah terbiasa dengan kondisi laut di wilayah tersebut.

Menghadapi dampak-dampak ini, penting untuk memperhatikan pendekatan yang berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur maritim.

Partisipasi aktif masyarakat pesisir dalam perencanaan dan implementasi proyek, pengakuan atas pengetahuan lokal terkait ekosistem laut, serta kompensasi yang adil atas kerugian yang mungkin terjadi, harus menjadi bagian integral dari setiap strategi pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir.

Pendekatan holistik dan berkelanjutan

Proyek Strategis Nasional memiliki dampak yang kompleks terhadap masyarakat pesisir dalam konteks dunia maritim.

Pembangunan infrastruktur maritim, seperti pelabuhan, dermaga, dan jaringan transportasi laut, dapat memberikan dorongan besar bagi ekonomi lokal dan memperluas konektivitas dengan pasar global.

Namun, bersamaan dengan manfaat ekonomi yang signifikan, pembangunan tersebut juga membawa risiko terhadap lingkungan laut dan keberlanjutan sumber daya alam.

Maka untuk memaksimalkan manfaatnya sambil meminimalkan dampak negatifnya, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Perencanaan proyek PSN harus memperhitungkan aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya secara serentak.

Langkah-langkah mitigasi yang efektif harus diterapkan untuk menjaga kelestarian lingkungan laut, dan meminimalkan risiko pencemaran serta kerusakan habitat alami.

Di sini penting pula untuk memastikan bahwa partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan terjamin dalam semua tahap proyek.

Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal harus bekerja sama dalam menentukan kebijakan, merencanakan proyek, dan mengawasi pelaksanaannya.

Partisipasi masyarakat lokal dapat memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan mereka terakomodasi dengan baik dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Dari itu untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan pengambilan keputusan, maka pelatihan dan pendidikan tentang keberlanjutan lingkungan dan manajemen risiko terus ditingkatkan.

Hal ini harus menjadi kesadaran dan kesiapan masyarakat pesisir dalam menghadapi dampak dari proyek PSN.

Juga harus ada kebijakan dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa proyek PSN berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana, serta pelaksanaan proyek, akan meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, proyek PSN dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sambil menjaga keberlanjutan lingkungan dan warisan budaya mereka