Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awal Tahun 2024, Kas Negara Surplus Rp 31,3 Triliun

Kompas.com - 22/02/2024, 17:13 WIB
Rully R. Ramli,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keuangan negara mencatatkan kinerja yang positif pada awal tahun 2024. Hal ini terefleksikan dari kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencatatkan surplus pada Januari lalu.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), APBN mencatatkan surplus sebesar Rp 31,3 triliun pada Januari lalu. Angka itu setara dengan 0,14 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Meskipun demikian, nilai surplus tersebut sebenarnya jauh lebih rendah dibanding posisi yang sama tahun lalu. Tercatat nilai surplus pada Januari 2023 mencapaii Rp 90,8 triliun atau setara 0,43 persen terhadap PDB.

Baca juga: Revisi Aturan PLTS Dinilai Bisa Dorong Pertumbuhan EBT Tanpa Bebani APBN

Ilustrasi uang rupiah, uang kertas rupiah, anggaran.SHUTTERSTOCK/VERRA WIDHI Ilustrasi uang rupiah, uang kertas rupiah, anggaran.
"Jadi kalau kita lihat APBN tahun 2024 meskipun ini adalah baru bulan pertama, tapi kinerjanya masih menunjukan suatu kinerja yang cukup baik," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Januari 2024, Kamis (22/2/2024).

Penurunan surplus itu disebabkan oleh realisasi pendapatan negara yang menurun. Di sisi lain, belanja negara tumbuh pesat.

Tercatat realisasi pendapatan negara sebesar Rp 215,5 triliun atau setara 7,7 persen dari target pada Januari 2024.

Nilai itu lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 232,2 triliun.

Baca juga: Ekonom: APBN Diinjak-injak dari Sisi Pengeluaran...

Pada pos belanja negara, realisasinya telah mencapai Rp 184,2 triliun atau setara dengan 5,5 persen dari pagu anggaran. Nilai itu lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai Rp 141,4 triliun.

Seiring dengan masih terjaganya pendapatan dan belanja negara, APBN mencatatkan keseimbangan primer sebesar Rp 61,4 triliun. Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi pengeluaran negara, di luar pembayaran utang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Whats New
KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

Whats New
Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Whats New
Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Whats New
Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Whats New
Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Whats New
OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

Whats New
Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Whats New
Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Whats New
Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Whats New
OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin 'Student Loan' Khusus Mahasiswa S-1

OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin "Student Loan" Khusus Mahasiswa S-1

Whats New
Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Whats New
Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Whats New
Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com