Makan Siang Gratis Bikin Utang Pemerintah Bertambah? Menko Airlangga: Bujet Defisit Hampir Sama...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai memasukkan dan membahas program makan siang gratis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan, program andalan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu akan menambah beban utang pemerintah. Sebab, peningkatan anggaran belanja tidak diikuti kenaikan pendapatan negara.

Namun, pandangan tersebut ditampik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca juga: Awal 2024, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 107,6 Triliun

Airlangga mengatakan, kebutuhan anggaran program makan siang gratis sudah diperhitungkan dalam rencana defisit dalam RAPBN 2025, yakni di kisaran 2,48 - 2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Bujet defisit (APBN 2025) hampir sama dengan tahun ini, 2,48 - 2,8 persen," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Lebih lanjut, Airlangga bilang, langkah pemerintah untuk memasukkan dan membahas program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 merupakan upaya untuk menyiapkan dasar anggaran bagi pemerintahan mendatang.

"Ini bagian daripada mengurangi stunting juga perbaikan gizi dari anak sekolah," ujarnya.

Namun demikian, Airlangga belum bisa merinci besaran anggaran yang akan disiapkan untuk program makan siang gratis pada tahun depan sebab rinciannya masih dibahas oleh kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

"Detailnya nanti sebulan lagi baru," ucapnya.

Sebelumnya, Airlangga menjelaskan, program makan siang gratis tahap pertama akan mulai digulirkan pada tahun depan.

Baca juga: Anggaran Makan Siang Gratis Bakal Masuk APBN 2025?

Usai menghadiri sidang kabinet di Istana Negara, Airlangga menyebutkan, pada tahap pertama makan siang gratis akan diperuntukkan balita, ibu hamil, dan wilayah tertentu.

"Yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan untuk wilayah tertentu. Misalnya tahapannya (baru) sampai SMP, kemudian daerah yang stunting tinggi miskin," ungkap Airlangga, di Istana Negara, Senin.

Mantan Menteri Perindustrian ini menyatakan, pemerintah masih menghitung jumlah penerima prioritas di tahap awal.

Akan tetapi, kata dia, pihaknya sudah memegang daftar calon penerima program makan siang gratis.

"Jumlah penerima sudah ada, kita sudah punya angka sebetulnya. Alokasi masih terus kita bahas," ucap Airlangga.

Baca juga: Cair, KAI Terima Utang dari China Sebesar Rp 6,98 Triliun untuk Tutupi Pembengkakan Biaya Kereta Cepat