Pemerintah Dorong Produktivitas PSR, dari Replanting hingga Beasiswa untuk SDM Unggul

“Beli bibit dan hidup pada tahun pertama. Kalo ditingkatkan menjadi Rp 60 juta, biaya hidup sekitar Rp 15 juta per tahun itu bisa di-cover,” ungkapnya. 

Dengan begitu, sebut dia, mereka bisa melakukan tanaman sela atau tanaman lain untuk menunjang hidup. 

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan, pihaknya tengah merumuskan usulan tersebut dalam pembahasan lanjutan. 

Selain itu, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sedang mempersiapkan program beasiswa untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) kelapa sawit unggul dan menjamin keberlanjutan industri kelapa sawit sesuai dengan tantangan industri dan prinsip keberlanjutan.

Kemudian, ada pula kendala keterlanjuran lahan atau kondisi izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan yang diterbitkan dan berlaku saat itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Baca juga: Agar Penyaluran Dana PSR Berjalan Baik, Anggota Komisi XI Minta BPDPKS Lakukan Sosialisasi

“Mengenai keterlanjuran lahan, dilihat dari daftar yang sudah masuk, keluarannya masih sangat sedikit,” ujarnya. 

Padahal, kata Airlangga, keterlanjuran lahan sudah masuk dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) dan sudah dikerjakan sejak 2021. 

“Oleh karena itu, perlu ada percepatan penyelesaian keterlanjuran lahan untuk pekebun rakyat, termasuk untuk pembagian wilayah Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)-nya juga harus didorong,” jelasnya.