Menkop Teten Minta Pelaku UMKM Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, program makan siang gratis sebaiknya melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebab, kata dia, omzet para UMKM akan turun bila tidak dilibatkan.

Adapun program makan siang gratis menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Bagusnya kalau memang makan gratis itu ya melibatkan para pelaku UMKM, kalau enggak nanti turun omzet umkm kalau umkm tidak dilibatkan," kata Teten di Vivere Hotel, Serpong, Tangerang, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025, Defisit Anggaran Berpotensi Melebar

Teten mengatakan, pemerintah belum membahas secara teknis program makan siang gratis tersebut.

Ia mengatakan, dalam sidang kabinet pada Senin lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pembahasan RAPBN 2025 juga mengakomodasi janji-janji politik.

"Kemarin baru dibahas bahwa rencana kerja pemerintah APBN 2025, pak presiden pada rapat paripurna kemarin meminta pembahasannya sudah mengakomodasi janji-janji politik atau rencana pemerintah yang akan datang," ujarnya.

Baca juga: Makan Siang Gratis Bikin Utang Pemerintah Bertambah? Menko Airlangga: Bujet Defisit Hampir Sama...

Sebelumnya, Sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024) turut membahas program makan siang gratis.

Dalam sidang itu, para menteri Kabinet Indonesia Maju membahas rencana kerja pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang menjadi acuan penyusunan RAPBN 2025.

Adapun program makan siang gratis menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Subsidi Energi Diutak Atik demi Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Ekonom: Masyarakat Akan Teriak...

Program itu dibahas dalam rapat meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil hitung manual sebagai hasil resmi Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024.

Meski dalam hasil hitung cepat (quick count), pasangan calon nomor 2 ini memang unggul dengan perolehan 58 persen dibanding dua pasangan calon lainnya.

Pembahasan makan siang gratis dalam rapat kabinet diungkapkan oleh menteri-menteri ekonomi Presiden Joko Widodo.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, makan siang gratis menjadi salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan.

Pembahasan program ikonik diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Dengan begitu, APBN tahun 2025 lebih relevan karena telah mengakomodasi berbagai program pemerintah.

Namun, ia menegaskan, penyusunan ini baru tahap awal. RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan disusun setelah hasil hitung manual KPU keluar.

Baca juga: Ini Kata Menteri ESDM soal Rencana Prabowo-Gibran Pangkas Subsidi BBM demi Program Makan Siang Gratis

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah belum memutuskan pagu indikatif dari masing-masing pos pendapatan dan belanja negara.

Dia mengatakan, perencanaannya masih berjalan dalam tiga bulan ke depan. Baru pada bulan depan, pemerintah akan fokus menentukan pagu indikatif, seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual.

"Kalau detail, nanti lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing K/L, nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah sudah memperhitungkan makan siang gratis saat mengestimasi defisit di kisaran 2,45 persen hingga 2,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk tahun 2025.

"Semuanya harus sudah masuk di (perhitungan defisit anggaran), enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan K/L dan berbagai komitmen," kata Sri Mulyani di tempat yang sama.